Sebagaimana yang bahas pada artikel sebelumnya, bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk korporasi/BUMN atau yang sering disingkat dan disebut dengan P3DN sebenarnya sudah ada sejak lama yakni dengan dikeluarkannya Permenperin No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN Kebijakan PBJ. […]
tkdn
Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN
Meskipun peraturan mengenai penggunaan produk Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN sudah ada sejak Tahun 2014 yang lalu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN untuk PBJ yang tidak dibiayai APBN/APBD dan menyasar […]
Klasifikasi Pengelompokan Barang/Jasa dalam Pengadaan Tidak Dibiayai APBN/APBD
Dalam rencana pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN atau APBD pengguna harus memahami pengelompokan barang/jasa sesuai dengan ketentuan persentase TKDN, BMP dan nilai gabungan keduanya. Klasifikasi yang pertama adalah barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang […]
Bagaimana Teknis Menghitung TKDN?
Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan, karena memang biasanya Teknis Menghitung TKDN dilakukan oleh surveyor independen. Sehingga bagi pengawas maupun verifikasi TKDN akan kesulitan jika tidak pernah mempelajari teknis menghitung TKDN. Namun sebenarnya tata cara ketentuan menghitung TKDN ini sudah diatur […]
Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia
Kali ini saya akan membahas mengenai Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia. Jadi selama ini, sangat sedikit pihak-pihak yang mengetahui mengenai barang seperti apa saja yang dapat diimpor. Berdasarkan pengalaman saya, di lapangan, banyak BUMN tidak mempunyai kebijakan yang mengatur tentang […]
Rencana TKDN Harus Dimuat Pada Dokumen Perencanaan BUMN
Apakah Rencana TKDN Harus Dimuat Pada Dokumen Perencanaan BUMN? jawabannya adalah iya benar sekali dan wajib. Hal tersebut sudah ditentukan dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:1) PP No.29 Tahun 2018a) Pasal 58 ayat (3) yang mengatur bahwa kewajiban […]
Apakah BUMN Wajib Membentuk Tim TKDN?
Salah satu kondisi yang membuat peningkatan penggunaan produksi dalam negeri tidak bisa ditingkatkan adalah adanya ketidaktahuan oleh sebagian BUMN mengenai kewajiban untuk membentuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Tim TKDN ini nantinya mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kewajiban TKDN 40 persen […]
Mengapa BUMN Harus Membuat Kebijakan Internal Terkait TKDN?
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kewajiban BUMN untuk membuat kebijakan interlan terkait dengan TKDN. Berdasarkan hasil olah data yang pernah saya lakukan, banyak perusahaan bahkan sekelas BUMN belum memiliki kebijakan/pedoman/aturan internal perusahaan terkait implementasi, pelaksanaan dan penghitungan TKDN. […]
Dasar Aturan TKDN 40 Persen
Setelah sebelumnya saya posting mengenai Ketentuan Insentif dan Sanksi TKDN Yang Harus Diketahui Perusahaan. Tapi dalam postingan tersebut, tidak ada membahas apa sebenarnya Dasar Aturan TKDN 40 Persen? Padahal berdasarkan berita-berita nasional di internet, mengatakan bahwa TKDN 40% itu merupakan […]
Ketentuan Insentif dan Sanksi TKDN Yang Harus Diketahui Perusahaan
Kementerian Perindustrian telah menargetkan bahwa Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sektor industri harus mencapai 40 persen dalam periode 5 tahun (2019-2024). Namun pertanyaannya bagaimana dengan pengaturan terkait insentif dan sanski apabila capaian TKDN ini tidak dipenuhi? Pada dasarnya perusahaan harus […]