Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK dan Jenis-Jenisnya. Karena dalam setiap penugasan terkait dengan reviu, audit maupun jenis penugasan asersi terkait keuangan atau akuntansi lainnya, penting untuk memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta jenis-jenisnya. Sehingga selain denganilmu akuntasi itu sendiri, penting pula mengetahui mengenai ketentuan terkait dengan PSAK itu pula.
Jadi PSAK ini adalah pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi dan bagi akuntan pedoman-pedoman ini sangat penting untuk dipahami sebagai guideline dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena pada dasarnya PSAK ini adalah dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum. Manfaatnya nanti agar laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar ini dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan lainnya. Sehingga secara umum tujuan dari PSAK ini adalah agar terciptanya “keseragaman” dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia.
Di dalam PSAK ini mengandung aturan-aturan terkait kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, hingga menyajikan suatu laporan keuangan. Selain itu, juga PSAK juga berisi informasi dan data yang sangat penting dan berhubungan dengan laporan keuangan seperti aset perusahaan, liabilitas ekuitas, pendapatan, dan beban. Di samping itu, dalam PSAK juga diatur
Di dalam PSAK ini mengandung aturan-aturan terkait kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, hingga menyajikan suatu laporan keuangan. Selain itu, juga PSAK juga berisi informasi dan data yang sangat penting dan berhubungan dengan laporan keuangan seperti aset perusahaan, liabilitas ekuitas, pendapatan, dan beban. Di samping itu, dalam PSAK juga diatur Informasi mengenai entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, kerugian dan keuntungan perusahaan, hingga laporan arus kas juga tersedia.
Siapa yang membuat Standar PSAK ini?
Pada dasarnya pihak pernyataan standar akuntansi keuangan atau sering disebut dengan PSAK ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat dengan IAI. Adapun di Indonesia sendiri terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang terdiri dari 4 macam standar akuntansi keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta 1 acuan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Standar Akuntansi Keuangan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan.
Jenis Standar Keuangan Akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI
PSAK-IFRS
PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard. Sebagaimana namanya, PSAK ini sebenarnya dibuat oleh IFRS yakni lembaga internasional yang berasal dari Amerika Serikat, dimana lembaga tersebut mengeluarkan standar yang banyak digunakan oleh entitas di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Standar akuntansi ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik.
Apa maksudnya memiliki Akuntabilitas Publik?
Maksudnya adalah badan usaha tersebut telah terdaftar atau sedang dalam proses mendaftar di pasar modal sebagai emiten. Emiten Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten atau investee adalah pihak utama yang menerbitkan saham. Emiten ini memiliki peran dalam proses Initial Public Offering atau Penawaran Umum Contohnya adalah perusahaan asuransi, BUMN, perbankan, dan perusahaan dana pensiun. Jadi emiten ini dalam membuat standar keuangan akuntansi maka berpedoman pada PSAK-IFRS.
PSAK-ETAP
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Asuransi Publik atau disingkat PSAK-ETAP adalah Standar akuntansi keuangan ini digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau memiliki namun tidak signifikan. Sebagian besar perusahaan yang memakai PSAK ETAP adalah mereka yang merupakan perusahaan tertetutup, atau perusahaan terbuka yang terdaftar sebagai Emiten di Pasar Modal namun tidak signifikan.
Adapun Laporan keuangan yang dibuat hanya berguna untuk memberikan tujuan umum kepada pengguna eksternal saja, sehingga tidak untuk umum, misalnya untuk kepentingan pemeriksaaan perpajakan atau lainnya. Sebenarnyan Standar akuntansi ini bentuknya lebih sederhana dari PSAK-IFRS karena ditujukan pada badan usaha menengah dan kecil atau UMKM.
Bedanya dengan PSAK IFRS, adalah berupa tidak adanya laporan laba rugi yang bersifat komprehensif serta penilaian untuk aset tetap dan aset tidak berwujud.
PSAK-Syariah
Selanjutnya terdapat pula PSAK-Syariah yakni sebuah pedoman akuntansi yang digunakan untuk lembaga atau badan usaha yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya seperti perbankan syariah, atau perusahaan kontraktor berbasis syariah dan sebagainya. Akan tetapi Standar ini digunakan bersamaan dengan standar akuntansi umum.
Bersamaan disini maksudnya merupakan proses penggabungan. Contohnya dimana suatu perbankan syariah yang dalam membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi umum terlebih dahulu. Namun Kemudian perusahaan akan menggunakan PSAK-Syariah untuk transaksi yang berbasis syariah. Sehingga ada pemisahan, karena objek dan ruang lingkup syariah itu terbatas.
Jenis ini merupakan standar akuntansi keuangan baru dan ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah yang masih merupakan asosiasi dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
PSAK-EMKM
Selanjutnya, ada pula PSAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disebut dengan PSAK-EMKM. Standar akuntansi keuangan ini ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai Standar akuntansi PSAK-ETAP.
Adapun Entitas yang menggunakan PSAK-EMKM sebagai pedomannya maka laporan keuangannya dibuat secara eksplisit atau secara terbuka.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Selain 4 PSAK yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI tersebut, juga ada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Standar keuangan akuntansi ini ditujukkan untuk instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.
Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan dengan standar SAP adalah untuk menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Tujuan itu untuk memenuhi prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.
acuan standar SAP ini dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite ini melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas pemerintahan, namun terkadang juga dipakai oleh entitas swasta atau badan usaha yang memiliki kepentingan keuangan negara di dalamnya.