Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Toko / Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Pada laman kategori ini berisi template perjanjian sehubungan dengan Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang.

Pilih berdasarkan

Template Perjanjian Pertanggungan (Borgtocht)

Finansial

Rp33 000

Template Perjanjian Restrukturisasi Hutang

Hutang Piutang

Rp165 000

Template Perjanjian Anjak Piutang

Hutang Piutang

Rp282 715

Template Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Hutang Secara Damai

Rp82 500

Template Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement) with Recourse

Hutang Piutang

Rp565 432

Template PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG

Hutang Piutang

Rp165 000

Non Disclosure Agreement (NDA) Template - English

Rp188 477

Non Disclosure Agreement (NDA) Template - Billingual

Corporate

Rp188 477

Non Disclosure Agreement (NDA) Template Versi 2 - Billingual

Corporate

Rp188 477

Template Perjanjian Utang Piutang Subrogasi

Hutang Piutang

Rp550 000

Template Perjanjian Pengalihan Piutang (Assignment Agreement) Billingual - Bahasa Indonesia dan English

Hutang Piutang

Rp165 000

Template Perjanjian Pengalihan Hak Cessie Billingual - English and Bahasa Indonesia

Hutang Piutang

Rp165 000

Template Perjanjian Novasi

Hutang Piutang

Rp132 000

Template Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang

Hutang Piutang

Rp49 500

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN CESSIE (PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK)

Rp188 477

Template Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Aksi Korporasi Pinjaman Dana - Billingual

Dokumen Corporate

Rp47 120

English Articles

Understanding the Importance of KITAS and Work Visa for Foreign Directors in Indonesia

Navigating the complexities of Indonesian immigration and employment laws is a crucial task for foreign nationals aiming to work in the country, especially for those in high-ranking positions such as directors of companies. This comprehensive guide aims to illuminate the […]

Acquiring a Private Company in Indonesia by a Foreign Direct Investment (FDI) Entity: Process and Legal Implications

The process of foreign direct investment (FDI) in Indonesia is governed by the Law No. 25 of 2007 on Investment, which defines FDI as investment activities within the territory of the Republic of Indonesia, carried out by foreign investors, either […]

Can a Foreign Investment Company (PT PMA) Establish an Outsourcing Company in Indonesia?

Understanding the Legal Framework for PT PMA When exploring the ability of a Foreign Investment Company (Penanaman Modal Asing or PT PMA) to establish an outsourcing company in Indonesia, we must first refer to the legal provisions outlined in Indonesian […]

Can Foreign Investment Companies (PT PMA) Export from Indonesia?

Understanding Foreign Investment in Indonesia Before delving into the specifics of whether a Foreign Investment Company (Penanaman Modal Asing or PT PMA) can engage in export activities, it’s crucial to understand what foreign investment entails. This question frequently arises among […]

Authority and Rights of Foreign Directors in Indonesian Foreign Investment Companies (PT PMA)

This article discusses the authority and rights of foreign directors in Indonesian Foreign Investment Companies (PT PMA), focusing on their involvement in government affairs and asset credit applications within the Republic of Indonesia. It’s crucial for foreign parties to understand […]

Should There Be an Indonesian Citizen Director in a PT PMA? Limits on Shareholding Percentage for Directors?

I want to write something that address queries about the requirements for a Director in a Foreign Investment Company (PT PMA) in Indonesia. So Should There Be an Indonesian Citizen Director in a PT PMA? Limits on Shareholding Percentage for […]

Belajar Audit

Memahami Financial Fraudulent Statement dan Pedoman Peraturannya

Dalam dunia audit korporasi dan bisnis, transparansi laporan keuangan merupakan pilar utama yang menopang kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, Financial Fraudulent Statement atau Financial Statement Fraud, atau penyajian laporan keuangan yang sengaja dimanipulasi, menjadi salah satu tantangan […]

Mengenal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kelemahannya

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi sorotan publik. Kita dapat mengambil contoh kasus beberapa penangkapan pejabat daerah dan instansi pemerintah, yang menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi. OTT ini digunakan dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana […]

Menghadapi Risiko Fraud dalam Aksi Korporasi

Dalam dunia audit, khususnya saat menangani aksi korporasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat aspek-aspek penting seperti Governance, Risk, dan Compliance yang perlu diperhatikan. Sebagai auditor, saya menemukan bahwa salah satu risiko utama yang sering terabaikan adalah Risiko Fraud, […]

Analisa Kritis Penerapan Metode Total Loss dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam dunia audit, terutama ketika berkaitan dengan kerugian keuangan negara, metode total loss seringkali menjadi pilihan untuk menilai sejauh mana kerugian yang dialami oleh negara. Meski begitu, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode ini. Metode Total […]

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Dan Jenis-Jenisnya

Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK dan Jenis-Jenisnya. Karena dalam setiap penugasan terkait dengan reviu, audit maupun jenis penugasan asersi terkait keuangan atau akuntansi lainnya, penting untuk memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta jenis-jenisnya. Sehingga selain denganilmu akuntasi […]

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hambatan Rendahnya Realisasi Belanja dan Capaian PBJ pada Instansi Pemerintahan: Kontrak Belum Selesai

Di banyak instansi pemerintahan, ditemukan sebuah masalah krusial yang berdampak pada rendahnya capaian realisasi belanja modal dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Masalah ini adalah adanya kontrak yang belum diselesaikan atau outstanding di bagian keuangan, padahal tahun anggaran mau berakhir […]

Pentingnya Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah, terdapat satu isu kritis yang sering muncul, yaitu kegagalan dalam konsolidasi paket PBJ. Hal ini tidak hanya menyebabkan realisasi PBJ melebihi target, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakselarasan kebijakan di antara berbagai unit […]

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Dalam proses bimbingan teknis penyerapan anggaran dan belanja ke Kementerian atau Lembaga Pemerintah, saya menemukan banyak sekali beberapa staff yang belum memahami masing-masing metode PBJ, peran masing-masing role dalam metode tersebut serta tata cara pembayarannya. Maka dari itu, untuk kali […]

Prosedur Pembayaran Konsultan Perencana Untuk Pembangunan Konstruksi Gedung Pemerintah

Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]

Audit Teknologi dalam Penyusunan Kebutuhan PBJ

Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […]

Engineer Estimate dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru

Ketika saya melakukan reviu atau evaluasi atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, engineer estimate (EE) selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena akan menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam suatu PBJ Pemerintah. Namun yang perlu diketahui adalah engineer estimate ini […]

Dissenting Opinion, Keyakinan Hakim dan Kesalahpahaman Publik Mengenainya - Gultom Law Consultants - April 23, 2024:
[…] Dissenting Opinions: Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di antara [...]

Penerapan Amicus Curiae di Indonesia dan Aturannya - Gultom Law Consultants - April 16, 2024:
[…] Bharada E memenuhi syarat sebagai kolaborator keadilan, yang seharusnya memberikannya perlindungan [...]

Memahami Financial Fraudulent Statement dan Pedoman Peraturannya - Gultom Law Consultants - April 16, 2024:
[…] manipulasi laporan keuangan dapat memiliki konsekuensi serius, tidak hanya untuk perusahaan [...]

Aturan Pendanaan Perusahaan Terbuka Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - Gultom Law Consultants - April 1, 2024:
[…] penerbitan HMETD. Terutama, setiap pemegang saham harus diberikan HMETD sesuai dengan [...]

Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tidak Tertulis? - Gultom Law Consultants - March 27, 2024:
[…] 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan antar para pihak, kecakapan hukum para [...]

Store

Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Comments

Dissenting Opinion, Keyakinan Hakim dan Kesalahpahaman Publik Mengenainya

Penerapan Amicus Curiae di Indonesia dan Aturannya

Memahami Financial Fraudulent Statement dan Pedoman Peraturannya

Aturan Pendanaan Perusahaan Terbuka Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tidak Tertulis?

Contoh Surat Pernyataan Tanah: Hibah Tanah, Tanah Wakaf, Tanah Warisan dan Lain-lain

Contoh Format Dokumen Pengadaan Langsung Barang Pemerintah

Contoh Surat Peringatan atau Teguran

Cara Membuat : Key BCA, Paypal BCA, M BCA, dan BCA KlikPay

Solusi Dari Masalah Yang Sering Timbul Dalam Pendaftaran CPNS Tahun 2014