Kali ini penulis akan membahas mengenai Contoh Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie. “Cessie” adalah cara bagi seseorang untuk mentransfer hak mereka untuk menerima pembayaran (atau “tagihan“) kepada orang lain. Konsep ini ada dalam hukum Indonesia dan diatur oleh Pasal 613 KUH […]
Hukum Korporasi
Sanksi Administratif untuk Pemilik atau Pengguna Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Kali ini saya akan membahas mengenai Sanksi Administratif untuk Pemilik atau Pengguna Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seperti kita ketahui sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) […]
Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan
Dalam proses kepailitan, penting untuk mengetahui Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan. Hal ini penulis singgung karena sebagian kurator atau pengurus yang saya temui masih kesulitan untuk memahami fungsinya dengan baik sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun sebelum kita membahas […]
Aturan TKDN Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Bersumber dari Non APBN/APBD
Jadi sebenarnya , Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN/APBD merupakan upaya untuk menggerakan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia, termasuk upaya pemberian penghargaan bagi produsen dalam negeri. Penghargaan dalam PPDN ini […]
Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia
Kali ini saya akan membahas mengenai Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia. Jadi selama ini, sangat sedikit pihak-pihak yang mengetahui mengenai barang seperti apa saja yang dapat diimpor. Berdasarkan pengalaman saya, di lapangan, banyak BUMN tidak mempunyai kebijakan yang mengatur tentang […]
Rencana TKDN Harus Dimuat Pada Dokumen Perencanaan BUMN
Apakah Rencana TKDN Harus Dimuat Pada Dokumen Perencanaan BUMN? jawabannya adalah iya benar sekali dan wajib. Hal tersebut sudah ditentukan dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:1) PP No.29 Tahun 2018a) Pasal 58 ayat (3) yang mengatur bahwa kewajiban […]
Apakah BUMN Wajib Membentuk Tim TKDN?
Salah satu kondisi yang membuat peningkatan penggunaan produksi dalam negeri tidak bisa ditingkatkan adalah adanya ketidaktahuan oleh sebagian BUMN mengenai kewajiban untuk membentuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Tim TKDN ini nantinya mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kewajiban TKDN 40 persen […]
Mengapa BUMN Harus Membuat Kebijakan Internal Terkait TKDN?
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kewajiban BUMN untuk membuat kebijakan interlan terkait dengan TKDN. Berdasarkan hasil olah data yang pernah saya lakukan, banyak perusahaan bahkan sekelas BUMN belum memiliki kebijakan/pedoman/aturan internal perusahaan terkait implementasi, pelaksanaan dan penghitungan TKDN. […]
Tanggung Jawab Direksi Terkait Kebenaran Informasi Dalam Laporan Keuangan Perusahaan
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tanggung Jawab Direksi Terkait Kebenaran Informasi Dalam Laporan Keuangan Perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa salah satu cara mengukur kinerja perusahaan publik atau perusahaan pada umumnya adalah melalui kinerja keuangan yang dapat dilihat […]
Sekilas Tentang Pengukuran dan Tujuan Penerapan GCG Pada BUMN
Setelah saya sebelumnya memposting mengenai indikator dan parameter evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka kali ini saya akan membahas mengenai Pengukuran dan Tujuan Penerapan GCG Pada BUMN. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas […]
Permasalahan Subsidiary Governance Pada Anak Perusahaan BUMN
Kali ini saya akan membahas mengenai Subsidiary Governance Pada Anak Perusahaan BUMN. Tapi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan subsidiary governance?. Mengutip dari situs PWC, jika pemahaman mengenai Subsidiary Governance adalah: Kerangka kerja tata kelola anak perusahaan pada dasarnya menghubungkan […]
Persyaratan Pendahuluan Dalam Pengambilalihan / Akuisisi Suatu BUMN
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan suatu perseroan terbatas merupakan hal yang lumrah dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Namun khususnya pengambilalihan suatu BUMN melalui jual beli saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian suatu BUMN tersebut ada suatu persyaratan yang harus terlebih dahulu didapatkan […]