Manajemen Pemerintah

Gavel, court hammer. Free public domain CC0 photo. More: View public domain image source here

Dissenting Opinion, Keyakinan Hakim dan Kesalahpahaman Publik Mengenainya

Kali ini saya akan membahas Dissenting Opinion dan Keyakinan Hakim karena masih merupakan isu yang hangat untuk didiskusikan, tentunya tanpa melibatkan unsur politik di dalamnya, kita hanya membahas aspek hukum dan penjelasan umum saja. Mengenai dissenting opinion, atau pendapat berbeda, […]

Bagaimana Konsekuensi Hukum Apabila Pejabat Pemerintahan Atau Badan/Instansi Pemerintah Melebihi Kewenangannya dalam Tindakan/Keputusannya?

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Pemerintahan dan Badan/Instansi Pemerintah memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, apa yang terjadi jika mereka melebihi kewenangan tersebut? Artikel ini akan membahas konsekuensi hukum yang bisa dihadapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun […]

Contoh Pelaksanaan KSP pada Aset Pemerintah

Model kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara atau yang sering disebut dengan KSP bukanlah suatu model kerjasama yang sering dilakukan dalam penyelenggaran negara. Rata-rata aset negara dilakukan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dimana penguasaannya di bawah kementerian sekretariat negara atau […]

Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara

Sebagaimana postingan saya sebelumnya yang membahas mengenai pengalihan aset Taman Mini Indonesia Indah yang kini diambil alih oleh negara untuk dikelola oleh suatu Perusahaan. Kali ini saya akan membahas mengenai Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara. Seperti apa sebenarnya […]

Apakah Pengalihan Taman Mini Indonesia Indah untuk Dikelola Negara sudah Tepat?

Pada tanggal 31 Maret 2021 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana […]

Identifikasi faktor-faktor Urgensi Perubahan Organisasi pada Instansi Pemerintahan

Pada dasarnya pemangkasan birokrasi dalam rangka perubahan organisasi bertujuan mengubah instansi-instansi pemerintahan menjadi lebih ramping, sederhana, lebih gesit, lebih cepat dan bermanfaat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Intinya, kalau struktur jabatan dilakukan pemangkasan, maka kemudian akan hadir organisasi-organisasi pemerintahan […]

Urgensi Perubahan dalam Organisasi dalam Konteks Pengalihan Jabatan

Pada dasarnya pentingnya perubahan organisasi dilakukan mengarah pada peningkatan efektiftas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi (Robbins, 2006). Urgensi perubahan suatu organisasi tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif […]