Otoritas Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kegiatan pemerintahan dan otoritas bandar udara diatur dalam Pasal 226 sampai dengan 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Apa sajakah Tugas dan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara?

Adapun Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas dan kewenenangan melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Dan untuk mengakomodir kewenangan tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
3. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
4. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
5. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
6. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
7. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
8. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
9. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
10. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Kegiatan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan DIPA tahun anggaran antara lain Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara dengan tujuan peningkatan rute penerbangan yang dilayani dalam negeri, peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri, peningkatan sumber daya manusia penerbangan, pelaksanaan sertifikasi, perijinan dan pengawasan di bidang bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara.Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara dan dukungan manajemen dan dukungan lainnya Direktur Jenderal Perhubungan Udara.