Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi, banyak pihak-pihak yang terlibat masih kurang memahami Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Meskipun tujuannya sama yakni melakukan audit atau pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, namun kedua jenis Audit ini sangatlah berbeda dari kacamata Auditor Pemerintah. Apa perbedaan utamanya?

Perbedaan kedua jenis audit tersebut dapat dilihat dari tujuan penugasan, batasan tanggung jawab dan mekanisme atau prosedur audit yang dilakukan.

Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan dalam Audit PKKN pada dasarnya yaitu untuk melakukan audit dalam rangka menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang dalam kegiatan tertentu dan tahun anggaran tertentu. Jadi di sini diketahui bahwa tujuan audit hanya terbatas menghitung kerugian keuangan negara. Sedangkan Tujuan Penugasan dalam Audit Investigatif lebih dalam lagi yakni melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan yang diduga merugikan keuangan tertentu dalam tahun anggaran tertentu. Sehingga didapati pemahaman bahwa tujuan penugasan Audit Investigatif ini lebih lengkap karena selain menghitung kerugian keuangan negara, dalam audit ini juga harus diperiksa apakah dalam dugaan tindak pidana korupsi terbukti adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Makanya sering sekali terjadi hasil Audit Investigatif akan dilanjutkan dengan Audit PKKN.

Batasan Tanggung Jawab Audit

Dalam Audit PKKN sesuai dengan tujuan penugasannya, maka tanggung jawabnya hanya terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti – bukti yang cukup, sah dan kompeten, yang tim audit peroleh atau melalui usaha sendiri dan/atau bersama pihak penyidik. Batasan tanggung jawabnya tidak memberikan pendapat hukum atas kasus yang diperiksa.

Sedangkan dalam Tanggung jawab dalam Audit Investigatif dalam melaksanakan audit terbatas pada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada kegiatan tertentu Tahun Anggaran tertentu berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat audit dilakukan. Sedangkan tanggung jawab atas kelengkapan bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak manajemen yang diaudit.

Nah dalam hal batasan tanggung jawab audit ini, dimanakah perbedaan keduanya? dalam Audit Investigatif mempunyai lingkup batasan tanggung jawab yang cukup luas yakni mencari terjadinya penyimpangan, dalam hal ini tim audit juga membantu penyidik dalam rangka untuk mencari penyimpangan yang di duga merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam Audit PKKN penyimpangan tersebut sudah diketahui baik itu dari penyidik sendiri atau merupakan tindak lanjut dari Audit Investigatif yang dilakukan sebelumnya. Sehingga batas tanggung jawabnya hanya sebatas simpulan saja berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan.

Mekanisme atau Prosedur Audit

Suatu mekanisme atau prosedur Audit tergantung pada standar masing-masing instansi yang berwenang atau mampu melakukan audit tujuan tertentu seperti Audit PKKN dan Audit Investigatif. Namun berdasarkan penulis, Audit Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis dokumen / bukti- bukti yang diperoleh dan berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara.
  2. Mereviu, meneliti dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan kegiatan tertentu Tahun Anggaran, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.
  3. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik terhadap saksi-saksi yang terkait dalam kasus tersebut.
  4. Mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana dala kegiatan tersebut pada Bappeda dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran tertentu, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara.
  5. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
  6. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi.

Sedangkan dalam Audit Investigatif, Prosedur audit dilakukan melalui antara lain :

  • Reviu keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Kas Bank;
  • Penelusuran setiap catatan penerimaan dana kepada bukti pendukungnya dan catatan pengeluaran berupa surat pertanggungjawaban;
  • Mengidentifikasi dan mereviu dokumen yang berhubungan dengan kegiatan belanja barang dan belanja modal;
  • Mempelajari dan membandingkan serta menganalisis data-data yang diperoleh;
  • Melakukan pemeriksaan fisik atas barang-barang hasil pengadaan dari belanja modal;
  • Melakukan konfirmasi kepada para pihak yang bertanggung jawab dan terkait pelaksanaan belanja barang dan belanja modal;
  • Penelusuran keterangan para pihak kepada bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut.
With higher rate of effectiveness, the medicine has won hearts of millions of deprived cheap cialis patients around the world. In order to avoid the adverse effects, individuals are advised to follow their doctor’s instructions. 2. cialis cipla pdxcommercial.com Anyone allergic to cialis 10 mg sildenafil citrate must stop using it. No Adverse Side Effects Formulated with natural ingredients, ayurvedic sex enhancing pills are wonderful to try order cheap viagra out.

Semoga bermanfaat!

About the Author

Obbie Afri Gultom, SH, MA, LLM, CHFI, is the Editor-in-Chief at "Gultom Law Consultants", now a part of Gading and Co, a leading firm in corporate management and consulting. A graduate of Erasmus University Rotterdam in 2019 through the StuNed scholarship program, he completed his Master of Law at the University of Auckland in 2022. With four years of experience in Corporate Business Law, including two years in the private sector and two years in a law firm, along with nine years in State Financial Law and Public Audit as an Auditor, Obbie possesses deep expertise in contract writing and review, legal research, merger and acquisition processes, corporate management, Good Corporate Governance (GCG), and public auditing. Additionally, he has three years of experience as a Development Policy Researcher at Erasmus University Rotterdam. For professional services, Obbie Afri Gultom can be contacted via WhatsApp at 08118887270.

Author Archive Page

Comments

Post a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mohon Perhatiannya

Untuk melihat isi posting ini, mohon dukung website ini dengan cara memfollow Instagram kami di bawah ini