Sejak penyusunan RPJMN 2020-2024, Bappenas menyelenggarakan metode growth diagnostics dalam perencanaan strategi pembangunan nasional. Growth Diagnostics merupakan metode untuk mencari kendala yang paling mengikat (the most binding constraint) pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Metode ini merupakan rekomendasi dari Profesor Ricardo Hausmann dalam kuliah umum “Growth Diagnostics, A New Approach to National Development Strategies: Identifying the Binding Constraint to Growth in Indonesia (Early Findings)” yang diselenggarakan oleh Bappenas pada 12 Desember 2017 lalu. Professor Ricardo Hausmann menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi yang strategis dengan pertumbuhan potensial yang tinggi, namun belum sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengidentifikasi the most binding constraint agar perekonomian tumbuh lebih cepat lagi.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam beberapa kali pemaparannya terkait dengan Fokus Pembangunan RPJMN 2020-2024 menyampaikan bahwa penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan institusi. Pertama, regulasi dianggap menghambat karena tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait dengan tenaga kerja, investasi dan perdagangan. Kedua, kualitas institusi rencah. Kualitas yang rendah ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi dan ketidakefisienan birokrasi yang menyulitkan koordinasi antar lembaga khususnya dalam mengeksekusi kebijakan yang sifatnya lintas sektoral baik di tingkat antar pusat maupun antar pusat dan daerah.

Hasil identifikasi penghambat utama (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi ini, yang menjadi salah satu fokus pembangunan nasional untuk periode RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, bahwa salah satu cara untuk melejitkan potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi secara massif. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa birokrasi dan prosedur yang panjang menghambat masuknya investasi, dan investasi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, birokrasi dan prosedur harus disederhanakan dengan salah satu cara yaitu penyederhanaan eselonisasi, dari 4 (empat) level menjadi 2 (dua) level.

Arahan Presiden RI Joko Widodo tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 386 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang masing-masing disahkan pada tanggal 13 November 2019 dan 6 Desember 2019. Kedua kebijakan tersebut memberikan kewajiban kepada seluruh instansi pemerintah baik tingkat pusat dan daerah untuk mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural eselon III), Pengawas (jabatan struktural eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional tersebut.

Meskipun arahan Presiden RI, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB telah cukup untuk dijadikan dasar oleh instansi pemerintahan untuk mengalihkan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, keputusan untuk melakukan penyederhanaan jabatan perlu didukung oleh suatu hasil kajian. Kajian tersebut setidak-tidaknya mencakup deskripsi kondisi existing, proyeksi organisasi setelah penyederhanaan, identifikasi risiko dan mitigasinya. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan penyederhanaan organisasi.