Akhir-akhir ini kita disuguhi oleh isu dugaan adanya penyimpangan dalam kematian Brigadir J atau Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat. Masyarakat dikejutkan dengan fakta bahwa keluarga tidak diizinkan untuk membuka peti jenazah sama sekali oleh salah satu perwira penegak hukum dan keluarga […]
Juli, 2022
Prosedur Pembayaran Konsultan Perencana Untuk Pembangunan Konstruksi Gedung Pemerintah
Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]
Audit Teknologi dalam Penyusunan Kebutuhan PBJ
Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […]
Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan
Dalam proses kepailitan, penting untuk mengetahui Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan. Hal ini penulis singgung karena sebagian kurator atau pengurus yang saya temui masih kesulitan untuk memahami fungsinya dengan baik sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun sebelum kita membahas […]
Engineer Estimate dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru
Ketika saya melakukan reviu atau evaluasi atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, engineer estimate (EE) selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena akan menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam suatu PBJ Pemerintah. Namun yang perlu diketahui adalah engineer estimate ini […]
Pentingnya Pengawasan Kepatuhan P3DN dalam Proses Pengadaan PBJ BUMN
Sebagaimana yang bahas pada artikel sebelumnya, bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk korporasi/BUMN atau yang sering disingkat dan disebut dengan P3DN sebenarnya sudah ada sejak lama yakni dengan dikeluarkannya Permenperin No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN Kebijakan PBJ. […]
Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN
Meskipun peraturan mengenai penggunaan produk Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN sudah ada sejak Tahun 2014 yang lalu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN untuk PBJ yang tidak dibiayai APBN/APBD dan menyasar […]
Dokumen Pengadaan Harus mencantumkan persyaratan penggunaan TKDN pada PBJ Non APBN
Salah satu problem atau sanggahan yang sering penulis temui terkait dengan evaluasi atau reviu pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri yang sering dicanangkan oleh pimpinan negara akhir-akhir ini adalah ketidaktahuan atau kurangnya awareness dari pengguna barang dalam pengadaan barang dan jasa […]
Benarkah Penyalahgunaan Dana PEN Kebal Jeratan Hukum?
Penulis sangat antusias dengan diskusi mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang sering disingkat dengan dana PEN. Hal itu karena ada ketentuan pertanggungjawaban-nya yang sering diasumsikan sebagian pihak sebagai suatu yang tidak transparan dan sulit untuk dijerat dengan hukum. Jadi […]