Heboh-heboh, berita Pemda DKI Jakarta men-somasi yang katanya artis, Ike Muti karena dinilai memfitnah institusi Pemprov DKI Jakarta menggagalkan proyek webseries yang akan dibintangi-nya karena foto-fotonya dengan Presiden di Instagram. Terakhir diketahui bahwa proyek webseries tersebut gagal karena anggarannya di-refocussing untuk penanganan covid-19.
Nah lho, kenapa ada isu-isu keberpihakan?
Menurut sang artis, isu itu dimulai dengan adanya permintaan kepada dirinya untuk menghapus foto-fotonya dengan Presiden Jokowi sehingga dia dapat menjalin kerjasama terkait proyek web series dengan Pemprov DKI.
Namun karena sang artis tidak bersedia serta menganggap permintaan tersebut sangat aneh. Maka sebagai balasan serta “perlawanan”, dia memposting suatu postingan di Instagram yang kini sudah dihapus atau dikunci dan sebagainya mengenai gagalnya proyek tersebut karena pilihan politiknya.
Hal ini tentunya membuat Pemprov DKI malu dan mensomasi sang artis agar menarik ucapannya serta meminta maaf. Namun sang artis bukannya meminta maaf tapi menantang balik mengatakan bahwa permintaan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat merebut kebebasan berpolitiknya sehubungan dengan hak-nya untuk bekerja.
TERUS SIAPA YANG SALAH?
Gini deh, menurut saya kasus ini aneh!
Yang pertama saya tidak kenal siapa itu kamu Ike Muti. Menurut saya, dia bukan merupakan artis yang terkenal. Dia bukan sosok yang model yang terkenal. Entah dia model atau tidak? saya tidak tahu. Dia juga tidak mempunyai karya-karyanya yang dikenali oleh masyarakat Indonesia.
Jadi saya tuh tidak habis pikir kenapa harus artis ini yang dipakai oleh Pemda DKI Jakarta?.
Siapa dia?
Saya nggak tahu mungkin Pemda DKI sangat kenal dengan sang artis atau menyukai karya-karyanya. Mungkin, saya tidak tahu.
Tapi yang jelas webseries ini diminta oleh suatu agensi ya yang namanya Marantika agency yang dikelola oleh Andi Suradi.
Mungkin saja Andi Suradi inilah yang menentukan bahwa artis inilah yang berhak untuk mewakili ataupun menjadi bintang dalam web series proyek ini.
Menurut saya tidak ada masalah jika Pemda DKI Jakarta meminta artis tersebut untuk menghapus foto-foto dengan presiden karena program harus sesuai dengan permintaan dan garis besar haluan yang ditetapkan pemberi kerja yang dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.
Pembeli adalah raja bukan?
Apa yang salah?
Kita main Lepas aja. Bahwa setiap program baik itu program Pemda maupun Pusat, pasti ada unsur politiknya meskipun dilakukan secara etika.
Wajar saja Pemda Provinsi DKI Jakarta meminta hal tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi Ike Muti untuk melakukan sebuah namanya “penggiringan opini publik” bahwa dia disisihkan karena pilihan politiknya.
Jika dia tidak suka dengan anggapan itu, dia juga bisa menolak permintaan tersebut.
Mudah sekali bukan? hanya butuh menerima atau tidak.
Take it or leave it!
Namun bagaimana jika dia didiskriminasi dalam mendapatkan hak bekerja karena pilihan politiknya. Nah itu yang masalah, karena hal tersebut jelas telah bertentangan Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28 E ayat (3) mengenai kebebasan berpendapat dan Pasal 28 D ayat (2) mengenai Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
Lebih lebih, saya rasa, berfoto dengan Presiden Bukankah Hal suatu yang masalah, malah merupakan suatu kebanggaan. Siapa sih, warga negara yang tidak bangga jika bisa berfoto dengan pimpinannya?
Jadi tidak masuk akal kenapa foto dengan Presiden Jokowi menjadi masalah?
Bahkan saya mengenal mereka yang tidak memilih Presiden Jokowi sekalipun merasa bangga jika bisa berfoto dengan Presiden.
Jadi tidak masalah bung!
Dan tidak bisa hanya karena foto menyebabkan batalnya suatu proyek atau pekerjaan seseorang. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan pilihan politik.
Apalagi sumber anggaran Pemda DKI Jakarta yang notabene dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi tidak ada boleh mendiskriminasi seseorang warga negara karena pilihan politiknya, agamanya ataupun gendernya.
Ya sudah deh damai-damai aja yuk, bro.
udah ngaku mas, ternyata bohong. ga usah mikir kebanyakan
Jelaskan dong.