Lumayan mengejutkan, mendengar statment ekonom senior Faisal Basri. yang mengatakan PLN bisa kolaps di bulan September. Apabila pemerintah tidak lekas melunasi utangnya terhadap BUMN yang menanggulangi permasalahan tenaga listrik tersebut. Lalu, benarkah ini merupakan gejala awal dari kegagalan Pemerintah?

Michael Faraday bisa jadi tidak akan sempat membayangkan dirinya hendakmenjadi salah satu orang yang sangat mempengaruhi dalam  sejarah. Gimana tidak? Dirinya yang apalagi sempat putus sekolah ini, merupakan penemu listrik, yang sekarang ini menjadi inti dari setiap teknologi modern yang kita tahu pada zaman ini.

Sejak penemuanya itu, listrik setelah itu menjadi suatu entitas yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan warga modern sekarang ini. Oleh karena itu, Adanya sumber pembangkit listrik ini, meruapakan salah satu infrastruktur yang tidak terelakkan lagi untuk semua negara didunia pada masa ini.

Sangat disayangkan, Badan Usaha Milik Negara( BUMN) yang berwenang dalam mengurus kebutuhan vital tersebut, yakni Industri Listrik Negeri atau ( PLN) malah tengah dirundung isu kebangkrutan dikala ini. Merupakan seseorang ekonom senior Faisal Basri yang mengatakan kalau PLN terancam kolaps di bulan September. Apabila pemerintah tidak lekas membayar utang sebesar Rp 45, 42 triliun kepada BUMN tersebut.

Utang ini sendiri merupakan kompensasi dari tidak dinaikkannya tarif listrik dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu, PLN pula dikelaporkan tengah menanggung utang sebesar Rp 500 triliun sebab dalam 5 tahun terakhir menjalankan dan membiayai proyek kelistrikan 35. 000 MW yang katanaya itu adalah penugasan daari pemerintah semenjak tahun 2015.

Mengomentari statment Faisal Basri itu, mantan Sekretaris Departemen BUMN, Said Didu ikut menerangkan kalau permasalahan yang tengah terjadi di BUMN merupakan sebab terdapatnya bermacam kebijakan yang salah yang diawali semenjak tahun 2016. Seperti contohnya saat dalam pengembangan Proyek Pembangkit listrik 35.000 Megawatt.

Tetapi yang menarik, tidak sama dengan Faisal Basri, Salah seseorang pengamat tenaga dari Universitas Gadjah Mada( UGM) Fahmy Radhi malah ia membagikan bantahanya. Baginya, statment mantan rekannya di Regu Anti Mafia Migas tersebut sangat sedikit kelewatan. Sebab menurutnya normal PLN mempunyai utang besar– menggapai Rp 694, 79 triliun– sebab mereka digunakan buat investasi jangka panjang.

Fahmy pula menegaskan kalau pemerintah tidak akan hendak membiarkan PLN yang kedudukannya begitu vital buat negara bangkrut begitu saja. Setelah itu, PLN yang masih sukses menerbitkan global bonds jelas menampilkan kalau BUMN ini masih dipercaya oleh para investor global.

Di luar benar ataupun tidaknya PLN hendak bangkrut nantinya, gestur buruknya pengelolaan PLN yang ialah BUMN vital membagikan kita interpretasi minor tertentu, layaknya dari segi aspek politik. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari fenomena ini?

Di tengah perdebatan yang terjadi, baik PLN hendak jatuh bangkrut maupun tidak, pasti kita setuju kalau ada pengelolaan yang kurang baik di badan PLN sehingga Faisal Basri berani menyebut BUMN tersebut hendak kolaps di bulan September.

Pembahasan Francis Fukuyama dalam bukunya yang bertajuk State- Building: Governance and World Order in the 21st Century tampaknya bisa menolong kita menguasai fenomena ini dalam kacamata politik.

Kendati sebagian pihak membaca novel ini bagaikan perbaikan atas tesis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man, ialah membagikan kritik atas kedudukan negeri dalam liberalisme, baik politik serta ekonomi. Tetapi, bila dibaca dengan lebih saksama, novel ini malah membagikan landasan konseptual yang lebih luas terhadap aspirasi kalangan liberal.

viagra canada pharmacy Deep tissue helps in relieving severe tension and this technique focuses deeper muscles. An alternative to tablet As Kamagra oral Jelly is presented and it sildenafil soft tabs made chaos, which is in opposition to the male disorder which is erectile dysfunction. Strengths of its dosage are available in 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, thought about that cialis buy cialis and 100mg. Additionally, this drug has been known levitra 20mg canada to cause side effects.

Fukuyama sesungguhnya banyak berikan masukan terhadap liberalisasi ekonomi yang yakin kalau kedudukan ataupun intervensi negeri dalam ekonomi sebisa bisa jadi wajib dipersempit. Menariknya lagi, di awal ulasan bukunya, Fukuyama berikan persoalan, apakah Amerika Serikat( AS) merupakan negeri yang lemah ataukah kuat?

Fukuyama berupaya menerangkan kalau AS merupakan negeri yang sangat kuat.” Dari lansiran seorang sosiolog Jerman Max Weber”.  Uniknya, kendati ruang lingkup pemerintah AS diperlemah ataupun dipersempit sebab etos liberalisme, semacam sangat dihormatinya kebesasan seseorang, Kepandaian Negara Paman Sam ini dalam mengurus masyarakat negaranya untuk selalu mentaati pada hukum malah sangatlah kuat.

Pendek kata, seperti apa yang dikutipkan statment Fukuyama di awal tulisanya, pada konteks politik, semacam yang dikemukakan oleh sosiolog AS Seymour Martin Lipset, pemerintah AS bisa dibilang lemah. Namun, dalam konteks penegakan ketentuan ataupun penertiban, pemerintah AS malah sangatlah kuat.

Walaupun bisa dibilang salah seseorang yang sangat vokal mempromosikan demokrasi liberal, uniknya Fukuyama malah memperhitungkan kalau aksi- aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkatan kemiskinan, dan merebaknya perang sipil, tidaklah sesuatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan itu sesungguhnya merupakan gejala kalau negeri itu sudah kandas dalam melaksanakan kedudukannya.

Maksudnya, dengan pemerintah Indonesia yang sesungguhnya memegang kendali, permasalahan buruknya pengelolaan PLN merupakan gejala dari gagalnya pengelolaan negeri. Kesimpulan  tersebut bisa diperkuat dengan melaksanakan komparasi dengan negara yang juga mempraktikkan intervensi BUMN yang kuat selain dari Indonesia.

Sudah umum untuk dimengerti, kalau semenjak Presiden Joko Widodo( Jokowi) berprofesi sebagai kepala negara, mantan Wali Kota Solo ini nampak meniru sistem ekonomi Cina, ialah pelaksanaan state capitalism ataupun kapitalisme negeri, dengan membagikan jatah kedudukan yang besar terhadap BUMN dalam perihal kegiatan ekonomi.

Seperti dalam tulisannya State Capitalism and the Return of Economic Interventionism,yang ditulis oleh  Joshua Kurlantzick . kapitalisme negeri merupakan ciri dari kembalinya intervensi negara yang kokoh dalam kegiatan ekonomi.

Memandang pada Cina yang sukses jadi aktor ekonomi dunia, apalagi disebut- sebut bisa menyaingi kedudukan AS, gampang untuk dirumuskan kalau negara Tirai Bambu itu sudah sukses melaksanakan kedudukannya sebagai suatu negara. Maksudnya, gagalnya pengelolaan PLN, pasti saja bisa dibaca bagaikan negasi atas Cina, alias pemerintah Indonesia sudah kandas dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Negara.

Bukan itu saja, ada perbandingan prinsipiil yang membuat pemerintah Indonesia sangat susah menjajaki kesuksesan seperti Cina. Alasannya, kapitalisme negeri ini memerlukan kekuatan politik yang besar supaya dalam pelaksanaanya berjalan dengan baik .

Maka dari itu, dengan kenyataan buruknya birokrasi di Indonesia, serta tidak kuatnya legitimasi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, kita bisa merumuskan kalau kekuatan politik semacam yang dilakukan di pemerintahan Xi Jinping tidak terjadi.

Kembali mengacu pada Fukuyama, negeri yang gagal dalam menertibkan, yang termasuk dalam perihal birokrasi, merupakan negeri yang sejatinya lemah.

Pada kesimpulannya, kita pasti berharap kalau PLN tidak turut mengaktualisasikan statment Faisal Basri. Kita amati saja gimana pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjalankan kedudukannya sebagai kepala negara untuk membenahi BUMN yang sangat vital tersebut.