Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menganggap bahwa pengaplikasian ganjil genap saat ini tidak diperbaiki. Apalagi dengan alasan sebagai langkah untuk mengantisipasi maraknya penyebaran Cluster perkantoran COVID-19.
Kebijakan itu, menurut dia, akan menambah jumlah pasien COVID-19. Terutama penyebaran pada transportasi umum, karena kesulitan melakukan sosial distance atau menjaga jarak.
Dikhawatirkan, lonjakan pasien positif covid akan meningkat. Jika diberlakukan ganjil genap ini.. Orang-orang berkerumun, antre di stasiun, stasiun.Bisa jadi orang akan pesen ojek online, dan menggunakan helm ojol. Itu bisa ditularkan melalui helm,” katanya, Minggu (2/8).
Menurutnya, kebijakan yang paling tepat untuk memutuskan penyebaran COVID-19 adalah bersikap tegas kepada orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
“Salah satu cara yang efektif ialah harus mengambil tindakan yang tegas supaya masyarakat menerapkan protokol kesehatan” ujarnya.
Penerapan dalam pandemi saat ini, pada kenyataannya, dinilai sebagai upaya PEmprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan dari APBD DKI Jakarta. Karena semakin banyak tiket atau terpengaruh oleh sanksi pangan, semakin tinggi uang yang masuk.
Terutama pada pengguna e-tiket, ketika ada yg melanggar, maka tentunya dikenakan sangsi. Saya melihat ini sebagai peluang pendapatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini, DKI Jakarta telah memperoleh sekitar Rp1,1 hingga 1,5 miliar dari pelanggar lalu lintas,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menekankan bahwa sistem genap ganjil adalah kebijakan istirahat darurat untuk mencegah cluster 19 kantor. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang Implementasi PSBB Transisi.
Dia menjelaskan, tujuan peraturan itu adalah prinsip menjaga jarak, baik di lingkungan kantor maupun di pusat-pusat kegiatan.
Kebijakan itu diterapkan karena melihat volume lalu lintas di Jakarta terus meningkat setiap hari selama pelaksanaan transisi PSBB.
Dia contohkan kondisi lalu lintas yang terjadi di wilayah Cipete, Jaksel. Ketika belum terjadinya pandemi, ada sekitar 74.000 kendaraan yg lewat/harinya. Maka saat ini jumlahnya telah melebihi 75.000 kendaraan per hari.
Kondisi ini, menurut Syafrin, menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mencegah kemacetan di kantor atau di pusat kegiatan, seolah-olah belum efektif.
Oleh karena itu, kebijakan pembatasan lalu lintas saat ini dengan sistem ganjil genap bahkan merupakan instrumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatasi pergerakan orang.
Syafrin mengancam jika kepadatan lalu lintas tetap tinggi, sistem ganjil akan dilakukan 24 jam sehari atau sepanjang hari.
Jika dalam periode masa transisi PSBB ini, mobilitas kegiatan yang dilakukan masyarakat masih belum ada perbaikan. Kami bisa menerapkan angka genap-ganjil sepanjang hari dan bahkan bisa menerapkanya pada kendaraan roda dua,” dia mengancam.
Pada waktu sekarang ini, masih belum adanya sistem ganjil pada kendarran roda 2. Ganjil genap, masih diterapkan hanya pada kendaraan roda 4 saja.
Pihaknya juga akan menambahkan armada transfortasi bus umum, dalam rangka mengantisifasi kenaikan penumpang angkuran umum.
Departemen Perhubungan akan meningkatkan jumlah bus TransJakarta di sepuluh koridor sebesar 25 persen. Jadi setelah kami memetakan, ada sepuluh koridor yang langsung memotong rute dengan jumlah jalan yang ganjil genap, lalu kami tambahkan seluruh 10 koridor, “jelasnya.
Selain itu, armada TransJakarta tambahan yakin telah melewati proses sterilisasi atau telah disiapkan secara teknis sehingga mereka dapat melayani masyarakat secara maksimal.
Sementara Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Komisaris Besar Polisi Metropolitan Jakarta Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 jalan di ibukota.Terkait dengan penambahan ruas jalan, katanya itu sangat mungkin. Namun, harus ditinjau dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya.
Pada intinya, Semua instansi terkait akan selalu berkordinasi. Karena bagaimanapun traffic ini adalah multi-stakeholder,” katanya.
Sambodo menjelaskan bahwa ruas jalan dengan sistem ganjil genap sekalipun harus mendukung akses transportasi yang memadai. Karena, pada masa pembatasan sosial skala besar (PSBB), diyakini bahwa banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum untuk menghindari aturan ganjil genap.
Selain itu, harus ada perhitungan untuk menambah jumlah angkutan umum yang disediakan. Karena kapasitas penumpang dalam satu kendaraan hanya diperbolehkan 50 persen saja.
Sambodo mengatakan, apakah perpindahan kendaraan pribadi ke transfortasi umum dapat diakomodasikan dengan jumlah angkutan umum yang tersedia? Dan berapa perkiraaan jumlah yang melakukan perpindahan tersebut>
Penambahan jalan juga harus didahului dengan sosialisasi 30 hari. Maka harus ada tanda jalan yang menunjukkan jalan menerapkan sistem ganjil genap. Aturan ini bisa dijalankan, jika kita sudah melakukan sosiali danmmemberikan tanda diarea jalan.
Rencananya,, 25 jalan di Ibu kota akan diberlakukan sistem ganjil genap. Sebelumnya jalan ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil genap.
Dia mengatakan, tidak akan memberlakukan penuntutan atau sangsi dan tetap melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu selama 3 hari kedepan. Mulai hari Senin s/d Rabu. Pemberlakuan ini akan dimulai pada hari Kamis yang bersamaan dengan selsainya Operasi Obedi Jaya 5 Agstus. Kendaraan yang melanggar sistem ganjil genap akan ditindak, baik secara langsung mauapun elektronik.
Di sisi lain, Jakarta kembali menjadi daerah dengan transmisi COVID-19 tertinggi pada hari Minggu (2/8). Berdasarkan data COVID-19 Handling Task Force, jumlah kasus positif di Jakarta meningkat 377 orang. Sedangkan Jawa Timur melaporkan penambahan kasus positif berjumlah 180 orang. Tempat ketiga adalah Provinsi Sumatera Utara dengan 174 kasus tambahan.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19, penambahan kasus konfirmasi korona positif pada hari Minggu (2/8) adalah 1.519 orang.
1 Comment
Sites That Link to this Post