Kata-kata Filsuf Jerman Karl Max ratusan tahun lalu bahwa “sejarah pasti berulang” memang masih relevan hingga kini.
Kalau kita cermati rentetan peristiwa yang mewarnai khasanah Politik Tanah Air akhir-akhir ini, kita dapat melihat beberapa peristiwa seperti ulangan dari peristiwa lainnya. Kalau di sepak bola mungkin diistilahkan “rematch” alias tanding ulang.
Kasus bentrokan antar mahasiswa, buruh dan pelajar melawan aparat kepolisian dalam demonstrasi penolakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, 8 dan 13 Oktober 2020 kemarin, ya mirip-mirip dengan aksi penolakan UU KPK dan KUHP tahun lalu. Gaya pengesahannya sama, dan gaya demonya juga hampir mirip. Persislah yang Marx katakan, “sejarah berulang”. Ya, tipis-tipis lah bedanya.
Penulis tak ingin membahas panjang lebar terkait demo tolak menolak undang-undang itu, karena memang masalah bentrokan antara para pendemo dengan aparat keamanan sudah seperti istilah “duluan mana telur atau ayam”, jadi tak akan pernah berujung.
Namun yang jadi cukup menarik dari kasus pro dan kontra seputar Omnibus Law UU Cipta Kerja ini adalah pertempuran kata-kata dari elite, baik pendukung maupun penolak UU tersebut. Ibarat sinetron mungkin, “perang mulut” antar elite ini sudah masuk dalam skuel entah ke berapa?
Tuding menuding ini seperti hal biasa saja dalam dunia politik kita.
Bermula dari pernyataan sejumlah politisi pendukung dan para menteri Jokowi yang melontarkan “psywar” bahwa pemerintah sudah tahu siapa dalang di balik demo menentang Omnibus Law. Paling tidak ada 3 orang menteri yakni Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta BIN yang melontarkan isu dengan nada sama bahwa pemerintah tahu siapa dalang di balik peristiwa penolakan itu.
Penulis coba kutip salah satunya yang dilontarkan Airlangga, “Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo,” kata Airlangga.
Tapi ibarat bensin yang tersambar api, pernyataan-pernyataan tadi kemudian mendapat reaksi dari bebagai kalangan masyarakat dan komentar demi komentar saling serang antara pendukung dan oposisi Presiden Jokowi segera memenuhi dunia maya. Saling serang, saling ejek pun berkembang jadi sebuah “bola panas nan liar” di jagat twitter. Bahkan kemudian ada yang mengait-ngaitkan demo dengan Cikeas alias kediaman SBY.
Sontak ini membuat, Presiden ke-6 RI itu lantas bereaksi dengan meminta dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Cipta Kerja tersebut harus diungkap pemerintah.
Mantan Ketua Umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.
“Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan,” ujarnya.
Yang paling gress justru reaksi dari salah satu pentolan Partai Demokrat Andi Arief dalam merespon tudingan “dalang” peristiwa demo penolakan yang menyebabkan bentrokan antara aparat dan pendemo. Sebagai salah satu juru bicara Demokrat di dunia maya, Andi melontarkan cuitan di Twitter pribadinya, Andi Arief langsung meminta klarifikasi kepada Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta BIN terkait tudingan itu yang kemudian mengarah pada partai berlambang Bintang Tiga ini.
“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” cuit Andi Arief .
Sementara Menkopolhukam Mahfud MD dengan santai malah melakukan “serangan balik” dengan mengatakan “Kapan kami sebut Pak SBY, AHY dan Partai Demokrat dalangi demo?
Menko Polhukam mengatakan, pemerintah tidak pernah menyebut Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini, dia hanya menyatakan bahwa pemerintah sudah tahu dalangnya. Bahkan Mahfud menyatakan kalau saja Andi Arief bisa menunjukkan pernyataannya bahwa dia pernah menuding SBY atau Demokrat sebagai dalang kerusuhan tolong ditunjukkan.
Bagi penulis, apa yang dilontarkan oleh Mahfud MD terhadap reaksi Demokrat adalah skak mat yang sulit ditolak. Sebab reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh sejumlah pentolan Demokrat justru ibarat sebuah gol bunuh diri dalam pertandingan sepak bola.
Kita melihat bahwa sikap bawa perasaan alias baper dari mantan Presiden RI ke-6 dan kelompoknya ini, begitu dominan ketika mereaksi sebuah pernyataan dari nitizen dan pemerintah terkait demo penolakan Omnibus Law. Sehingga penulis melihat Demokrat kembali menuai kecerobohan serupa dengan ketika kasus demo berjilid-jilid terhadap Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama kala pilkada DKI Jakarta lalu. Ketika itu nitizen juga menuding partai ini di balik aksi demo berjilid-jilid kepada Ahok, Demokrat langsung bereaksi atas tudingan itu. Padahal, tak ada politisi yang secara langsung menunjuk hidung Demokrat kala itu.
Penulis tahu benar, apa yang dilakukan Demokrat adalah apa yang dikatakan adalah peruwujudan teori pemulihan citra atau paling tidak bertujuan mempertahankan citra positifnya. Dalam teori yang dicetuskan William Benoit, seorang profesor di Ohio University, dalam teori strategi pemulihan citra atau image repair theory ini, sebuah organisasi atau perorangan yang citranya terganggu memang harus bereaksi, hanya saja reaksinya harus mempertimbangkan respon agar mendapat efek positif.
Dalam kasus ini, justru Demokrat hanya bereaksi tanpa pernah memikirkan efek dari reaksinya sehingga mereka jadi sasaran tembak yang empuk para pembully.
Kalau kita lihat pernyataan Airlangga soal pemerintah tahu siapa dalangnya, seharusnya Demokrat tak perlulah merespon dengan terlalu lebay. Meski Airlangga tampaknya memang sengaja “memancing” dengan mengatakan 7 (dari 9) Fraksi harus solid mendukung UU Cipta Kerja.
Toh Demokrat tak sendirian yang dituding, ada PKS juga di sana yang seharusnya ikut tertuding, kalau memang ungkapan Airlangga untuk menohok dua partai yang tak mendukung.
Penulis justru melihat respon PKS yang luar biasa. Mereka tetap tak merespon statmen secara berlebihan dan membiarkan publik yang menilai. Sehingga meski Demokrat belum tentu bersalah terkait demo-demo tersebut, penulis menilai ini sebagai sebuah “kecerobohan”, kalau tak mau dikatakan “kebodohan” yang berulang. Jadi kita tonton saja, babak-babak baru drama ini. ()