1.Kasus Posisi. Perkara ini diawali dengan seorang subjek hukum perseorangan bernama HR diwakili kuasa hukumnya, yang merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa berupa SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Perihal: Telaahan Status Lahan Nomor: 522.54/352/DLHK/5.1/ 2017 […]
Februari, 2021
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam konsepsi negara hukum maka ada dua aliran dalam menjalankannya yang pertama yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern. Keduanya tentu memiliki perbedaan yang sangat mendasar salah satunya adalah bahwa negara hukum klasik bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dimasyarakat […]
Pilihan Super Holding atau SubHolding untuk BUMN
Dapat terbayangkan oleh anda jika suata perusahaan BUMN bergabung dan membuat suatu koalisi besar. Sehingga akan menciptakan sinergi pendanaan dan Investasi yang amat kuat. Itulah konsep yang dicanangkan oleh pemerintah, atau dapat dikenal dengan konsep super holding BUMN. Terbaru Konsep […]
Ketetapan Hukum dalam Kasus PT. MCS vs Menteri Agraria: Legitimasi Syarat Penyerahan 20% Tanah Terlantar
Pada tanggal 28 Agustus 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan putusannya dalam kasus No. 64/G/2017/PTUN-JKT, yang melibatkan PT. MCS sebagai penggugat dan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat. Kasus ini berpusat pada sengketa tanah seluas […]