Pemilihan Ketua MPR 2014 : Zulkifili Hasan Terpilih dan Mudaratnya Bagi Indonesia

Picture Source : Kompas.com

Picture Source : Kompas.com

Pemilihan Ketua MPR 2014 – Zulkifli Hasan terpilih sudah menjadi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) untuk masa jabatan tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun mantan Menteri Kehutanan yang sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersandung isu korupsi alih fungsi kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari paket susunan Ketua-Wakil Ketua MPR yang diajukan oleh Tim Koalisi pimpinan Prabowo Subianto. Kemenangannya ini merupakan kejutan padahal sebelumnya Tim Koalisi Indonesia Hebat yang didukung oleh Presiden terpilih Joko Widodo diperkirakan bakal mudah memenangi proses pemilihan tersebut namun sepertinya terjadi perubahan peta politik di detik-detik akhir menjelang pengambilan keputusan. Terjadi pepecahan suara di bada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lembaga independen dari Partai Politik ini tidak solid dalam memilih Paket yang disodorkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan mencalonkan wakilnya Oesman Sapta sebagai Ketua MPR.

Pertanyaan muncul sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi di DPD sampai suara untuk memilih wakilnya sebagai ketua MPR (yang notabene merupakan suatu gebrakan menurut Rieke Diah Pitaloka wakil rakyat dari Partai P-DIP) tidak solid dan berpecah belah, bahkan terkesan lebih mementingkan partai dari koalisi tertentu dari pada keputusan bulat yang dihasilkan dalam Rapat DPD yang dilakukan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan tersendiri bagi anggota DPD yang memilih susunan Ketua/Wakil Ketua MPR yang disodorkan oleh Koalisi Merah Putih, karena pada dasarnya berdasarkan Konstitusi Negara, DPD itu merupakan pejabat yang dipillih independen dari Partai Politik sehingga tidak diperkenankan untuk memihak salah satu Partai dan menolak keputusan rapat timnya. Bahkan berdasarkan beberapa keterangan yang didapat, adapun alasan dari Anggota DPD yang tidak memilih wakilnya sebagai Ketua MPR tersebut lebih kepada alasan “masih loyal” dengan mantai partainya terdahulu. Kalau sudah begini tentunya anggota DPD tersebut sudah melecehkan aspirasi rakyat yang memilihnya secara langsung bukan atas sarand dari Partai Politik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Disamping itu, kekalahan ini tentunya menjadi kekalahan yang kelima kalinya bagi Koalisi Indonesia Hebat (“KIH”), setelah sebelumnya dalam pemilihan suara Ketua DPR, RUU MD3, RUU Pilkada dan Tatib DPR kalah dari Koalisi Merah Putih (“KMP”). Hal ini tentunya semakin memperjelas tujuan dari KMP  untuk “balas dendam” karena kalah dari Pemilihan Presiden dua bulan lalu. Sunnguh disayangkan tentunya dalam Pemilihan Ketua MPR ini KIH kalah, padahal potensi kemenangan sungguh besar dengan keluarnya PPP dari KMP dan dukungan yang kuat dari DPD, kedua hal tersebut sudah memberikan kepastian yang jelas akan pejabat yang akan duduk dikursi lembaga yang berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Namun sepertnya rakyat Indonesia akan sekali lagi  kecewa dan menyaksikan Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto sewenang-wenang dalam mengubah sistem pemerintahan yang telah ada di Indonesia paska reformasi sebagamana yang disampaikan oleh rekan-rekannya di KMP.

Terus yang menjadi pertanyaan yang penting adalah akibat dari terpilihnya wakil KMP menjadi Ketua MPR untuk masa jabatan 2014-2019. Parlemen kini sudah dikuasai oleh KMP dan adan mudaratnya bagi Bangsa Indonesia tentunya. Susunan Ketua dan Wakil Ketua MPR yang terdiri dari Zukifli Hasan (Ketua), EE Mangindaaan (Wakil Ketua), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua… dan juga Mantan Ketua MPR) serta pihak yang dirugikan dalam Pemilihan ini yaitu wakil dari DPD Osman Sapta Oedang, dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai politik bangsa yang santun oleh salah satu Pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran karena hanya mementingkan tujuan beberapa golongan.

Hal yang pertama tentunya yang menjadi mudarat bagi bangsa ini adalah keinginan KMP untuk mengontrol pemerintahan dan memperlemah kekuasaan Jokowi-JK sebagai pemegang kekuasaan eksekutif negara. Kewenangan besar yang dimiliki oleh DPR dan MPR akan memperkecil ruang gerak Jokowi untuk bermanuver politik karena setiap langkahnya yang dinilai merugikan bagi anggota-anggota KMP akan segera dijegal. Sehingga karena itu roda kehidupan pemerintahan akan tersendat dan sulit untuk dijalankan karena harus memperhatikan kepentingan dari para pejabat yang menduduki sebagian besar DPR dan MPR.

Disamping itu dengan adanya wacana-wacana dari KMP yang ingin merombak peraturan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sekali lagi menjadikan negeri ini terpuruk oleh budaya KKN yang mendarah daging. Padahal dengan peraturan dan lembaga yang ada sekarang sudah menghasilkan banyak keputusan yang memuaskan buktinya banyaknya pejabat-pejabat yang masuk jeruji besi karena tersangkyt kasus KKN, sesuatu yang sangat sulit direalisasikan pada masa orde baru dan awal-awal reformasi. Disamping itu penguasaan pemilihan Ketua KPK dan anggotanya yang dipilih secara berdasarkan keputusan DPR akan memberikan kewenangan bagi beberapa pihak untuk mencegah sosok yang dinilai “sulit dan tegas” untuk dapat menduduki di lembaga yang sekarang diketuai oleh Abraham Samad, sebagai informasi sosok yang satu ini juga dimusuhi oleh beberapa orang di DPR.

Sehingga yang menjadi pertanyaannya sebenarnya peran dari wakil rakyat yang dihemban oleh DPR, DPD dan MPR itu apa? apakah hanya sebatas memenuhi kepentingan partai politik dan koalisinya? ini sungguh memalukan bagi bangsa ini yang sedang maju-majunya di bidang ekonomi dan sistem pemerintahan. Jika kita kembali lagi ke sistem yang pasang oleh rezim orde baru akan membuat kehidupan negara ini semakin tidak kondusif yang secara langsung mengancam NKRI. Yang paling memedihkan hati adalah bahwa masih banyak juga rakyat di media-media sosial yang masih juga mendukung kumpulan orang-orang yang telah merenggut hak-hak rakyat dan bermanuver politik hanya untuk kepentingan partai dan koalisinya, kalau sudah begini ya sudahlah nanti Anda juga yang akan meneriba mudharatnya. Jelas terpilihnya Ketua MPR yang baru ini lebih pada pelampiasan kekalahan daripada memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyat. Sungguh memalukan bangsa ini mempunyai para wakil rakyat yang masih bersikap kekanak-kanakan dan haus kekuasaan seperti ini. Tinggal tunggu saja Indonesia akan dihina oleh negara luar karena Wakil Rakyatnya tidak mencerminkan negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Mungkin reformasi belumlah selesai dan sebagaimana yang dengung-dengungkan oleh kaum mudah yang berencana melakukan reformasi jilid II dengan menduduki gedung MPR/DPR, mungkin diperlukan namun apakah kita siap kembali ke Zaman runtuhnya rezim orde baru yang ditandai dengan krisis moneter dan kerusahan dimana? saya rasa itu merupakan harga yang sangat mahal untuk saat ini.

Terkait dengan itu benar juga apa yang dikatakan oleh Kang Iwan Fals melalui lagunya yang sempat membuat “panas” rezim orde baru berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat” dimana penggalan-peggalan berarti dari lagu itu berbunyi  sebagai berikut

“Saudara dipilih bukan di lotere
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam juara he eh juara hahaha…

Dihati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

1 Comment

Leave a Reply