Cara Mengurus Izin Pendirian Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing

Picture Source : oceanlaw.vn

Picture Source : oceanlaw.vn

Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah kantor perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan bertanggungjawab atas segala perilaku Badan Usaha Asing yang melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia . Namun yang harus Anda ketahui bahwa Izin Pendirian Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing ini pada dasarnya berbeda dengan Izin Pendirian Kantor Perwakilan Asing dan Izin Pendirian Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia, perbedaannya akan saya bahas di masa yang akan datang.

1. Persyaratan

  • Persyaratan umum yang diberikan oleh Permenpekum 05/2011 adalah bahwa setiap Perusahaan Jasa Kontruksi Asing Yang ingin mendirikan Perwakilan di Di Indonesia wajib memilik Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
  • Membayar uang administrasi yang telah ditentukan.

2. Prosedur

Prosedur untuk mendapatkan Izin:

a.  Membayar uang administrasi, dengan ketentuan besarnya uang administrasi selama jangka waktu berlakunya izin, untuk bidang Jasa Konsultansi Perencana/Pengawasan Konstruksi adalah ekuivalen US $ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan untuk bidang Jasa Pelaksana konstruksi ekuivalen US $ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika);

b.    Mengajukan Permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Menteri cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada LPJK Nasional, dengan melampirkan data badan usaha yang meliputi:

  • Data badan usaha atau company profile;
  • Data personalia;
  • Uraian bidang usaha dan kompetensi (klasifikasi & kualifikasi) yang diberikan di negaranya;
  • Rekaman bukti nilai kompetesi badan usaha asing di negaranya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang di negaranya dan disahkan oleh Kedutaan besar Negara tersebut di Indonesia dan bukti penyetaraan dari Lembaga;
  • Surat keterangan dari perwakilan pemerintah RI di negara tempat kantor pusat Badan Usaha yang menyatakan kebenaran adanya Badan Usaha tersebut;
  • Surat penunjukan dari badan usaha induknya kepada kepala kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing tersebut di Indonesia ( Letter Appointment)
  • NPWP Badan Usaha yang bersangkutan;
  • Tanda bukti pembayaran uang administrasi; dan
  • Curiculum vitae dari calon Kepala Perwakilan BUJK.

c.    Setelah meneliti surat permohonan beserta lampiran-lampirannya Lembaga melakukan evaluasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan memberikan penilaian atas kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;

d.    Setelah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing diberi kompetensinya selanjutnya dilakukan registrar oleh Lembaga;

e.    Lembaga memberikan laporan hasil registrasinya kepada Menteri;

f.    Menteri dapat menyetujui permohonan izin atau memberikan izin sementara atau perpanjangannya dengan mempertimbangkan hasil registrasi dari Lembaga dan selanjutnya mengeluarkan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. dengan pertimbangan tertentu Menteri dapat menolak permohonan izin tersebut secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

3. Biaya

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus izin ini adalah dengan membayar uang administrasi sebesar ekuivalen US $ 5.000 (lima ribu dolar Amerika) dan untuk bidang Jasa Pelaksana konstruksi ekuivalen US $ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika).

Dasar Hukum

  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  05/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (“Permenpekum 05/2011”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply