Apakah Camat Bisa Berperan Sebagai Pejabat Pembuat Tanah?

Pak, saya baru saja membeli tanah, kebetulan tanahnya terletak di pedesaan, namun yang anehnya Akta Tanah atas tanah yang saya beli tersebut diterbitkan oleh Camat, bukankah PPAT atau Notaris yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut?

Ulfa Riama- Pekanbaru

Jawaban:

Pada dasarnya Camat dimungkinkan untuk menjadi  PPAT sementara, adapun yang dimaksud dengan PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. (pasal 1 ayat (2) PP.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ).

Selanjutnya memperkuat Klaim ini , dalam Pasal 5 huruf a PP No.37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :

  1. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
  2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Sehingga dengan demikian Camat (Pejabat Pemerintah) dapat juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sepanjang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu.

Biasanya Akta-Akta tanah yang dibuat oleh Camat tersebut berada di kawasan Pedesaan dimana memang belum ada Notaris atau PPAT di sana. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kondisi yang Anda alami  mungkin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun tidak perlu khawatir, sebagian besar tanah di kawasan rural sememangnya lebih aman di sertifkasi oleh Camat dan dalam praktek sememangnya demikian yang sering terjadi. Apalagi jika tanah tersebut belum bersertifikat, maka peran seorang Camat menjadi lebih besar untuk mengeluarkan bukti pemilikan atau penguasaan hak atas tanah tersebut.

Demikianlah penjelasan saya. Terima Kasih

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply