Urgensitas Spousal Consent Dalam Penjualan Saham

Selamat Pagi Pak, saya ingin bertanya apakah Spousal Consent dalam Penjualan Aset Perusahaan atau katakanlah Perjanjian di bawah tangan di perlukan? dan apa-apa syarat yang diperlukan dalam rangka Penjualan Saham di BKPM?

Liana – Bali

Jawaban:

1. Mengenai Perlu Tidaknya Spousal Consent Dalam Penjualan Aset Perusahaan?

Pasal 3 ayat 1 UU No.40/2007 (“UUPT”) menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut karena tidak adanya peran dan tanggung jawab Pemegang Saham dalam hal Perseroan melakukan Perjanjian maka untuk Penjualan Aset Perusahaan, Para Pemegang Saham tersebut tidak memerlukan Persetujuan Pasangan (Spousal Consent) dalam pemberian suara untuk mengambil suatu Keputusan dalam RUPS. Adapun Persetujuan tersebut lebih menekankan persetujuan terhadap perbuatan Direksi sebagai Perwakilan Perseroan untuk mengikatkan diri kepada Pihak lain terkait Pengalihan Aset Perusahaan.

2. Mengenai Perlu Tidaknya Spousal Consent Untuk Perjanjian Di Bawah Tangan?

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No.1 /1974 (“UU Perkawinan”) ditentukan bahwa dalam hal harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut setiap adanya perubahan terhadap harta bersama baik berbentuk apapun maka memerlukan Perstujuan Pasangan (Spousal Consent). Tidak ditentukan dalam UU Perkawinan mengenai bentuk perjanjian seperti apa yang harus memerlukan Spousal Consent. Namun jika ditarik berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata yang menentukan apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata ini akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. Hal itu berarti Perjanjian di bawah tangan yang terkait pengalihan suatu harta bersama wajib memerlukan Persetujuan Pasangan (Spousal Consent).

3. Persyaratan yang diperlukan dalam Jual Beli Saham di BKPM?

Berdasarkan Informasi yang saya terima dari Investor Relation Unit – di BKPM, Dalam Hal terjadi Perubahan Kepemilikan saham dalam suatu Perusahaan Lokal dimana sahamnya dibeli oleh Perusahaan Lokal lainnya maka diperlukan Perubahan Izin Prinsip yang diajukan ke PTSP BKPM di daerah sesuai domisili Perusahaan. Ketentuan mengenai Perubahan Izin Prinsip ini tidak dijelaskan dalam Perka No. 5 Tahun 2013 Jo Perka No.12 Tahun 2013 , namun dalam Lampiran Perka No. 5 Tahun 2013 Jo Perka No.12 Tahun 2013 ditentukan / dicantumkan Check List dokumen yang diperlukan untuk Perubahan Prinsip khususnya karena perubahan kepemilikan saham. Adapun syarat-syarat perubahan Izin Prinsip BKPM Ini adalah:

  1. Daftar Isian Permohonan
  2. Surat Kuasa Asli serta Identitas pemberi dan Penerima Kuasa (Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
  3. NPWP Perusahaan
  4. Rekaman setiap Perizinan Penanaman Modal
  5. Rekaman LKPM
  6. SKDP ( Surat Keterangan Domisili Perusahaan ) Yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah Terkait apabila dipersyaratkan
  8. Hasil Pemeriksaan Lapangan Apabila diperlukan
  9. Data Pendukung untuk Perubahan pernyertaan modal perseroan, yaitu terdiri dari:
  10. Kronologis penyertaan dalam Modal Perseroan sejak Persetujuan / Izin BKPM yang telah diaktakan Kesepakatan para pemegang saham : berupa Rekaman Risalah RUPS dan Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris;
  11. Bukti diri pemegang saham baru

Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  3. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Jo Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

 

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply