Ketentuan Pengelolaan Minyak Bumi Dalam Sumur Tua

Ketentuan Pengelolaan Minyak Bumi Dalam Sumur TuaPengaturan mengenai Sumur Tua minyak bumi diatur di Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008. Dari pengertian Sumur Tua di Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, suatu sumur minyak baru dapat dikatakan sumur tua jika memenuhi unsur-unsur :

  • Dibor sebelum tahun 1970
  • Pernah diproduksikan
  • Terletak di Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama
  • Tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor

Yang dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua jika Kontraktor sudah tidak mengusahakannya lagi adalah badan usaha yang berbentuk KUD atau BUMD.  Untuk dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua tersebut antara KUD atau BUMD yang berminat mengikatkan diri dengan Kontraktor berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi,  yang jangka waktunya diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan tidak melebihi sisa jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan Menteri.  KUD atau BUMD yang berminat mengusahakan dan memproduksi Sumur Tua dapat mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana.  Permohonan tersebut disertai dokumen administratif berupa :

  1. Akta Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah disahkan;
  2. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
  3. Nilai Pokok Wajib Pajak;
  4. Surat Keterangan Domisili;
  5. Rekomendasi dari pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah setempat;
  6. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Permohonan tersebut juga disertai dokumen teknis berupa :

  1. Peta lokasi Sumur Tua yang dimohonkan;
  2. Jumlah sumur yang dimohonkan;
  3. Rencana Memproduksikan Minyak Bumi;
  4. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi;
  6. Kemampuan keuangan.

Permohonan KUD atau BUMD untuk mengelola Sumur Tua akan dievaluasi oleh Kontraktor. Setelah hasil evaluasi Kontraktor menyatakan permohonan telah memenuhi persyaratan, maka permohonan akan disampaikan kepada Badan Pelaksana. Badan Pelaksana kemudian akan memberikan pertimbangan teknis dan ekonomis atas permohonan tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan.
Setelah mendapatkan persetujuan Menteri, maka antara KUD atau BUMD dengan Kontraktor wajib menindaklanjutinya dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi yang wajib memuat paling sedikit ketentuan pokoknya :

  1. Jumlah dan lokasi Sumur Tua yang akan diproduksi;
  2. Imbalan jasa memproduksi Minyak Bumi;
  3. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian;
  4. Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan;
  5. Tenaga kerja;
  6. Mutu dan spesifikasi minyak bumi;
  7. Titik penyerahan minyak bumi;
  8. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
  9. Penyelesaian perselisihan.

Hasil minyak bumi yang didapatkan dari Sumur Tua wajib diserahkan seluruhnya oleh KUD atau BUMD kepada Kontraktor.  KUD atau BUMD mendapatkan imbalan jasa dari Kontraktor atas seluruh hasil minyak bumi yang diserahkan tersebut berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply