Cara Memperoleh Izin Pengerukan Dalam Pembangunan Pelabuhan

Pcture Source : www.powertosail.com

Pcture Source : www.powertosail.com

Bagaimana cara mendapatkan Izin Pengerukan? Dalam proses Pembangunan Pelabuhan tentunya diperlukan dilakukannya kegiatan Pengerukan yaitu pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Pengerukan diperlukan dalam proses pembangunan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang Antara lain:

  1. penahan gelombang
  2. alur pelayaran dan
  3. kolam pelabuhan laut

Pada dasarnya Pekerjaan Pengerukan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan pihak, hanya perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompentensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan Dirjen Perhubungan yang diizinkan melakukan pekerjaan ini.

Persyaratan:

Adapun Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Izin Pengerukan yaitu:

1)    Pemenuhan persyaratan Administrasi, meliputi:

  • Akta Pendirian Perusahaan;
  • NPWP
  • SKDP
  • Keterangan Penanggung Jawab

2)    Pemenuhan Persyaratan Teknis, meliputi:

  • Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
  • lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
  • peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
  • untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
  • hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
  • hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
  • hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  • peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

3)    Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan;

4)    rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.

Prosedur

Berdasarkan permohonan, Dirjen Perhubungan akan melakukan penilitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

Dalam hasil penerlitian  telah terpenuhi maka Dirjen Perhubungan menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  Dirjen, Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 (“PP No.61/2009);
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi (“Permenhub KM 52/2011”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

1 Comment

Leave a Reply