Pengurusan Dokumen

Ketentuan Pembentukan Usaha Patungan (Joint Venture) Antara BUMD Dengan Swasta

Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement, atau disingkat” JVC”) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana Pihak Pemerintah Daerah dan pihak Swasta sepakat usaha bersama, yang dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Persero Terbatas […]

Perizinan dan Kewajiban Dalam Pembangunan Terminal Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (“UU No. 17/2008”) Pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, […]

Tata Cara dan Persyaratan Perolehan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Untuk pengembangan usaha pertanian (usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan )  di dalam kawasan hutan perlu untuk mengajukan permohonan .  Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Permohonan […]

Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Yang Hilang (Untuk mendapatkan Sertifikat Baru)

Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No.24/1997”) dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak […]

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)

Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh IUI yang diberikan terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Perusahaan industri yang dapat memperoleh IUI hanyalah Perusahaan yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. […]

Status Hak Tanggungan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Telah Habis Masa Berlakunya

Bagaimanakah status Hak Tanggungan yang masa berlakunya telah habis? Bagaimana juga status keberlakuan Akta Hipotik atas tanah, Surat Kuasa Memasang Hipotik atas tanah dan Sertifikat Hipotik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang terakhir Apakah yang […]

Cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Bagi Anda yang ingin mengetahui cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing guna keperluan bisnis Anda mungkin postingan saya kali ini penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya Pengertian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing berdasarkan Ketentuan ini adalah Kantor perwakilan yang didirikan […]

Tata Cara Memperoleh Tanah Garapan

Perlu diketahui bahwa isitlah Tanah Garapan ini tidak dikenal dalam UUPA, sedangkan peraturan-peraturan-peraturan perundang-undangan tidak menentukan khusus mengenai perolehan suatu tanah garapan. Yang jelas dalam memperoleh tanah garapan  harus dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.  Sehingga peraturan […]