Bagaimana cara mendapatkan Izin Reklamasi Pantai / Pulau ? seperti yang kita ketahui, setelah mendapatkan Izin Pengerukan, agar dapat membangun Pelabuhan laut (melakukan reklamasi) yang berada di Perairan maka Penyelenggara Pelabuhan wajib mempunyai Izin Reklamasi dari pejabat pemerintah sesuai kewenangannya: […]
Juli, 2014
Cara Memperoleh Izin Pengerukan Dalam Pembangunan Pelabuhan
Bagaimana cara mendapatkan Izin Pengerukan? Dalam proses Pembangunan Pelabuhan tentunya diperlukan dilakukannya kegiatan Pengerukan yaitu pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Pengerukan diperlukan […]
Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan
Apa sebenarnya Sanski tidak memiliki IUP ? Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkebunan menentukan bahwa setiap Pengusaha yang ingin menjalankan usaha perkebunan di Indonesia wajib mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP). Akan tetapi meskipun begitu tidak semua […]
Sanksi Tidak Memiliki Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah
Peraturan mengenai izin Lokasi, seperti pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, tidak menegaskan sanksi yang jelas pada konsekuensi […]
Sanksi Tidak Memilik AMDAL Bagi Perusahaan
Banyak dari kita membaca atau mendengar dalam berita-berita Nasional mengenai masalah tidak dimiliknya dokumen AMDAL oleh sebagian besar Perusahaan khususnya yang usaha kerjanya mempunyai dampak langsung pada lingkungan. Namun apa sebenarnya AMDAL itu? AMDAL pada dasarnya merupakan singkatan dari Analisis […]
Sanksi Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Bagi Anda yang sudah bekerja pasti rata-rata sudah mempunyai Kartu Pajak atau yang sering disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang sering disingkat dengan NPWP. Namun hal itu bukan berarti semua orang yang bekerja diwajibkan mendaftar untuk mendapatkan NPWP. […]
Cara Memperoleh Izin Pembangunan Pelabuhan
Sebagai salah satu syarat untuk melakukan pekerjaan pembangunan Pelabuhan, Izin Pembangunan Pelabuhan merupakan izin utama yang harus dimiliki oleh lembaga pengembang pelabuhan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diperolehnya Izin Pembangunan […]
Ketentuan Perjanjian Dalam Produksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua
Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa dalam hal pengelolaan Sumur Tua yang tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor dapat dialihkan pengusahaannya kepada KUD atau BUMD. Untuk dapat mengusahakan Sumur Tua tersebut, KUD atau BUMD dapat mengajukannya kepada Kontraktor dengan tembusan kepada […]
Cara Mengusahakan Minyak Bumi Yang Berasal Dari Sumur Tua
Bagaimana sebenarnya Cara Mengusahakan Minyak Bumi Yang Berasal Dari Sumur Tua ? Well, pada dasarnya Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja […]
Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas terdiri dari beberapa jenis kegiatan usaha yang selama ini kita salah dalam memahaminya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seluk beluk usaha-usaha kegiatan Migas yang terjadi di Indonesia. Pada […]
Cara Buat Izin Usaha Angkutan
Bagaimana Cara Buat Izin Usaha Angkutan? Jika Anda pengusaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang menggunakan sarana transportasi yang dikhususkan untuk kepentingan umum, maka Izin utama yang harus Anda dapatkan selain Izin Usaha Jasa Transportasi (IUJPT) adalah Izin […]
Pihak Yang Berwenang Menetapkan Rencana Tata Ruang
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia […]