Pada dasarnya Persetujuan BKPM diterbitkan dalam bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal . Setelah dikeluarkannya Perka BKPM N0.5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Perka BKPM No.12 Tahun 2013, Tidak diperlukan lagi proses Pendaftaran. Namun untuk beberapa bidang usaha sebelum dikeluarkannya […]
BKPM
Rekomendasi Menteri ESDM Atas Perubahan Status Perusahaan Lokal Menjadi Pertambangan PMA
Bagaimana mengurus Rekomendasi Menteri ESDM dalam rangka Perubahan Status Perusahaan Pertambangan? Berdasarkan Permen ESDM No. 5/2010 diketahui bahwa wewenang pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal telah […]
Cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Bagi Anda yang ingin mengetahui cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing guna keperluan bisnis Anda mungkin postingan saya kali ini penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya Pengertian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing berdasarkan Ketentuan ini adalah Kantor perwakilan yang didirikan […]
Urgensitas Spousal Consent Dalam Penjualan Saham
Selamat Pagi Pak, saya ingin bertanya apakah Spousal Consent dalam Penjualan Aset Perusahaan atau katakanlah Perjanjian di bawah tangan di perlukan? dan apa-apa syarat yang diperlukan dalam rangka Penjualan Saham di BKPM? Liana – Bali Jawaban: 1. Mengenai Perlu Tidaknya […]
Perizinan Yang Diperlukan Dalam Pendirian PT PMA Di BKPM
Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013, perizinan dalam Pendirian suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) mengalami beberapa […]
Pendirian PT Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Terbaru
Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Pasal 1 Angka 25 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal […]
Perbandingan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 Dengan Amandemennya No.12 Tahun 2013
Hanya berlangsung selama 3 bulan sejak Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengeluarkan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 telah mengeluarkan kembali Amendemen peraturan tersebut. Apa gerangan yang mendorong penerbitan perubahan tersebut? entahlah […]
Peraturan Terbaru Mengenai Perizinan Di BKPM
Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan […]