Pendirian PT Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Terbaru

Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Pasal 1 Angka 25 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing dimulai dengan dimohonkan Izin Prinsip. Pengertian Izin Prinsip Penanaman Modal (“Izin Prinsip”) adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.  Pengertian Memulai Usaha di sini dapat mengandung arti:

  1. Kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal;
  2. Perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya;
  3. Perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.

Sehingga berdasarkan cakupan dari pengertian Memulai usaha tersebut perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing wajib memiliki Izin Prinsip.
Setelah keluarnya Perka No. 5 / 2013 Untuk memulai kegiatan usaha baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), badan usaha wajib mempunyai Izin Prinsip dan tidak lagi memerlukan Pendaftaran Penanaman Modal seperti yang diatur dalam peraturan sebelumnya.

Lebih lanjut Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM).

Selanjutnya Apabila seluruh pemegang saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan modal perseroan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing/ perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:

  1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waamerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta;
  2. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waamerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
  3. Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat / Berita Acara RUPS;

Dan Atas perubahan penyertaan modal perseroan, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.

Disamping itu dalam Peraturan terbaru ditentukan untuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan atas perusahaan terbuka (Tbk) dilengkapi dengan rekaman surat dari pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai Pengendali, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/ badan usaha asing/perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan daftar nama perusahaan/anak perusahaan yang sebagian sahamnya selama ini telah dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut.

Atas diterbitkannya Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing kepada perusahaan pemohon, harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Izin Prinsip sebagai perusahaan penanaman modal asing.
Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebelum berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh:

  1. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau
  2. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/ atau badan usaha asing dan/ atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pengecualian terhadap Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

2 Comments

  1. Selamat pagi,

    Dalam tulisan di atas dinyatakan:

    “Atas diterbitkannya Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing kepada perusahaan pemohon, harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Izin Prinsip sebagai perusahaan penanaman modal asing.”

    Sepengetahuan saya, ketentuan berdasarkan pasal 28 ayat (9) Perka BKPM No 5 Tahun 2013 tersebut telah dihapus berdasarkan Perka BKPM No 2 Tahun 2013.

    Maka, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa berubahnya status suatu perusahaan menjadi PMA, harus ditindaklanjuti oleh alih status anak perusahaannya.

    Salam,

Leave a Reply