Cara Mendapatkan Izin Kegiatan Pekerjaan Di Bawah Air

Picture Source : endyonisius.blogspot.com

Picture Source : endyonisius.blogspot.com

Bagaimana cara mendapatkan Izin Kegiatan Pekerjaan Di Bawah Air? Pada dasarnya setiap Pembangunan bangunan Pelabuhan  Laut memerlukan kegiatan pekerjaan di bawah air, dan setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan di bawah air terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dalam hal ini Direktur Jendral Perhubungan.

Persyaratan Mendapatkan Izin Kegiatan Pekerjaan Di Bawah Air :

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Kegiatan Pekerjaan di Bawah Air terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:

1)    Persyaratan Administrasi

  • Memiliki kontrak kerja dan atau Letter of Intent dari Pemberi Kerja;
  • Fotokopi Surat Izin Usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
  • Daftar Kapal Kerja yang dilengkapi dengan crew list dan
  • Fotokopi sertifikat/dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku.

2)    Persyaratan Teknis, meliputi rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan perta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.

Prosedur Penerbitan Izin Kegiatan Pekerjaan Di Bawah Air :

Berdasarkan permohonan  izin kegiatan pekerjaan di bawah air, Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan pekerjaan bawah.

Izin kegiatan pekerjaan bawah air diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan.
Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 (“PP No.61/2009”)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian(“PP No.5/2010”)
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya (“Permenag No.9/1965”)
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (“Permenhub KM 54/2002”)
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi (“Permenhub KM 52/2011”)
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan(“Permenhub PM 82/2013”)
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air  (“Permenhub PM 71/2013”)

 

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

1 Comment

  1. Terima kasih kepada “Gultom Law Consultant” atas ilmunya. Salam dari Rahman di Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP)-BPPT di Yogyakarta

Leave a Reply