Pada dasarnya ditentukan bahwa Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana. Pembangunan Prasarana perkeretaapian meliputi: Jalur kereta api (railways); stasiun kereta api; dan fasilitas pengoperasian kereta api. Untuk pembangunan ketiga prasarana pengkretapian […]
Hukum Korporasi
Ketentuan Pembentukan Usaha Patungan (Joint Venture) Antara BUMD Dengan Swasta
Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement, atau disingkat” JVC”) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana Pihak Pemerintah Daerah dan pihak Swasta sepakat usaha bersama, yang dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Persero Terbatas […]
Rekening Escrow (Escrow Account) Pemerintah Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa
Akhir-akhir ini media sering membahas mengenai Apakah Pemerintah diperbolehkan memiliki Escrow Account (Rekening Escrow) dalam rangka pengadaan barang / jasa oleh Pemerintah yang pembiayaannya berasal dari APBN? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja […]
Persyaratan Suatu Perusahaan Dalam Proses Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun
Pada dasarnya suatu Perusahaan yang dalam hal ini juga merupakan penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan dan pengedaran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) , yang paling tidak berisi: Merek Dagangl Rumus Kimia […]
Procedures of Establishing a Foreign Investment Company (PMA Company) in Indonesia
In recent years, Indonesia had changed their regulations especially relating to business movement to give foreign investors an easier way to produce their activities in Indonesia. There are several steps that a foreigner should know in order to Establish a […]
Pendirian Usaha Gadai Swasta Asing di Indonesia
Selamat Siang Pak, saya ingin bertanya apakah Apakah bisa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) mendirikan bisnis toko gadai/ Rumah Gadai (Pawn Shop) di Indonesia? Anonymous – Jakarta Jawaban: Sebelumnya perlu diberikan pengertian mengenai arti dari istilah Pawn Shop agar dapat […]
Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)
Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh IUI yang diberikan terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Perusahaan industri yang dapat memperoleh IUI hanyalah Perusahaan yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. […]
Cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Bagi Anda yang ingin mengetahui cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing guna keperluan bisnis Anda mungkin postingan saya kali ini penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya Pengertian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing berdasarkan Ketentuan ini adalah Kantor perwakilan yang didirikan […]
Dissolution Of The Company According To Indonesian Regulations
In accordance of Indonesian Law Company ( Law No.40/2007) There are various reasons as the basis of dissolution of the Company, namely: 1. Decision of General Meeting of Shareholders (“GMS”) The Board of Directors ((“BOD”), the Board of Commissioners (“BOC”), […]
Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan
Jika Anda mendapatkan pewarisan berupa surat-surat berharga seperti Saham maka ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan khususnya dalam rangka peralihannya. Objek Waris berupa saham mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam rangka peralihannya, hal ini disebabkan karena Saham bukan merupakan benda berwujud […]
Urgensitas Spousal Consent Dalam Penjualan Saham
Selamat Pagi Pak, saya ingin bertanya apakah Spousal Consent dalam Penjualan Aset Perusahaan atau katakanlah Perjanjian di bawah tangan di perlukan? dan apa-apa syarat yang diperlukan dalam rangka Penjualan Saham di BKPM? Liana – Bali Jawaban: 1. Mengenai Perlu Tidaknya […]
Pemberian Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Oleh Bank BUMN
Pada dasarnya ketentuan yang mengatur mengenai penjualan/pemberian suatu transaksi hedging oleh suatu Bank Umum (dalam hal ini juga termasuk Bank BUMN ) mengacu pada pada peraturan Bank Indonesia No. 15/8/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Pada Bank. Adapun peraturan tersebut merangkum […]