Bagaimana Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ?. Pada dasarnya orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut: Melalui permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui Pernyataan (bagi orang asing yang melakukan perkawinan sah dengan warga Negara Indonesia (WNI)). Namun terdapat […]
Juli, 2014
Hak Partisipasi Pemerintah Daerah Atas Pengelolaan Blok Migas
Seperti diketahui beberapa blok migas Indonesia pada saat ini banyak yang akan berakhir masa atau jangka waktu kontrak pengelolaannya nya. Pada saat kontrak pengelolaan blok migas itu berakhir, bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi Pemerintah Daerah […]
Tata Cara Mendapatkan Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi (IUJPT)
Bagi Anda yang ingin menjalankan Usaha Jasa Pengiriman barang atau Freight Forwarding, ada satu Izin yang penting yang Anda harus urus terlebih dahulu daripada dokumen-dokumen pendirian perusahaan lainnya. Izin tersebut namanya Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi atau yang sering disingkat […]
Ketentuan Pembentukan Usaha Patungan (Joint Venture) Antara BUMD Dengan Swasta
Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement, atau disingkat” JVC”) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana Pihak Pemerintah Daerah dan pihak Swasta sepakat usaha bersama, yang dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Persero Terbatas […]
Tata Cara Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman,Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang akan melakukan Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan/Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur […]
Ketentuan Terbaru Izin Usaha Perkebunan
Pada Tahun 2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pedoman perizinan Perkebunan yaitu melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut Perkebunan diberikan pengertian sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya […]
Perbandingan Peraturan Pertambangan Yang Pernah Berlaku di Indonesia
Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah kebijakan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. UU Nomor 11 Tahun 1967 sulit dipertahankan lagi sebagi kerangka dasar kebijakan pertambangan, yang terbukti sering dilanggar baik pada […]
Definisi Pelabuhan dan Jenis-Jenisnya
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, […]
Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan
Pada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan […]
Tata Cara Penyewaan Fasilitas Terminal Khusus
Peraturan tidak membahas mengenai penyewaan terhadap terminal khusus, akan tetapi izin pengoperasian terminal khusus dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM […]
The Required Licenses and Compliance to Operate a Logistic Service Company In Indonesia
Pursuant to Government Regulation Number 15 of 2013 on Post (“GR No. 15/2013”), Logistic Service is the activities of planning, management, and control of the delivery and storage of goods, including management information services, and related to administration which carried […]
Perizinan dan Kewajiban Dalam Pembangunan Terminal Khusus
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (“UU No. 17/2008”) Pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, […]