Tata Cara Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman,Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Tata Cara Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha Perkebunan Kelapa SawitPerusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang akan melakukan Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan/Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur atau Walikota/Bupati

2. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan luas lahan memalui perluasan pemohon harus mengajukan permohonan sebagai berikut :

  • Diajukan secara tertulis;
  • Bermaterai cukup disertai persyaratan IUP-B dan IUP;
  • Melampirkan hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
  • Diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian  Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

3. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan luas lahan memalui pengurangan pemohon harus mengajukan permohonan sebagai berikut :

  • Diajukan secara tertulis;
  • Bermaterai cukup disertai dengan alasan pengurangan;
  • laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.

4. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan jenis tanaman pemohon harus mengajukan peromohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

  • IUP-B atau IUP serta SK HGU;
  • Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  • Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi  perkebunan sesuai kewenangan;
  • Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
  • Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  • Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

5. Untuk mendapatkan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan diperlukan apabila penambahan kaspasitas lebih dari 30% dari kapasitas yang diizinkan. Untuk itu Perusahaan Perkebunan harus mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi syarat sebagaimana tersebut :

  • IUP-P atau IUP;
  • Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  • Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
  • Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
  • Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  • Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

6.  Untuk mendapatkan persetujuan diversifikasi usaha dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

  • IUP-B atau IUP;
  • Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  1. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
  2. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota;
  3. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
  4. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  5. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dasar Hukum

Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan No.98/2013″)

 

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply