Tata Cara Penyewaan Fasilitas Terminal Khusus

Perizinan dan Kewajiban Dalam Pembangunan Terminal KhususPeraturan tidak membahas mengenai penyewaan terhadap terminal khusus, akan tetapi izin pengoperasian terminal khusus dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.  Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 68 Tahun 2010  (“PM Perhubungan No. 68/2010 jo. 45/2009”) sehubungan dengan fasilitas yang terdapat dalam suatu terminal baik itu Terminal Khusus maupun TUKS terdapat jasa kepelabuhan yang akan dikenakan biaya. Jenis tarif atas jasa kepelabuhan tersebut terdiri dari:

a.    Tarif jasa pelayanan kapal;

  1. Tarif jasa labuh;
  2. Tarif jasa pemanduan;
  3. Tarif jasa penundaan;
  4. Tarif jasa tambat.

b.    Tarif jasa pelayanan barang;

  1. Tarif jasa dermaga;
  2. Tarif jasa penumpukan;

c.    Tarif jasa pelayanan alat;

  1.  Tarif alat mekanik;
  2. Tarif alat non mekanik.

d.    Tarif jasa pelayanan kepelabuhanan lainnya.

  1. Tarif sewa tanah dan perairan;
  2. Tarif sewa ruangan/bangunan;
  3. Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut;
  4. Tarif tanda masuk (pas) orang;
  5. Tarif tanda masuk (pas) kendaraan (termasuk uang parkir); dan
  6. Tarif pelayanan air bersih.

Sehubungan dengan kegiatan sewa fasilitas, peraturan membagi menjadi 2 klasifikasi yakni alat yang dimiliki oleh pelabuhan dan alat yang bukan milik pelabuhan. Kedua jenis tersebut akan dikenakan sebagai tarif jasa pelayanan alat. Baik alat milik pelabuhan dan alat yang bukan milik pelabuhan yang dikenakan biaya sewa berdasarkan peraturan ini adalah:

1)    Alat mekanik:

  • Sewa forklift;
  • Sewa kren Derek (mobile crane);
  • Motor boat;

2)    Alat non mekanik/gerobak dorong.

Tarif terhadap alat yang bukan dimiliki pelabuhan adalah sebesar 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan sewa tanah dan pengunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih sehubungan dengan bangunan industri perusahaan-perusahaan terdiri atas tarif sewa sebagai berikut:

  1. Persewaan tanah pelabuhan;
  2. Persewaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air;
  3. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 68 Tahun 2010  (“PM Perhubungan No. 68/2010 jo. 45/2009”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply