Tata Cara Mendapatkan Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi (IUJPT)

Perusahaan Freight Forwarding dan Perusahaan Angkutan BarangBagi Anda yang ingin menjalankan Usaha Jasa Pengiriman barang atau Freight Forwarding, ada satu Izin yang penting yang Anda harus urus terlebih dahulu  daripada dokumen-dokumen pendirian perusahaan lainnya. Izin tersebut namanya Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi atau yang sering disingkat dengan IUJPT. Izin ini sering disalahartikan sebagai Izin pelengkap oleh sebagian Pengusaha Jasa Pengiriman. Alhasil Banyak dari mereka tidak mempunyai Izin yang esensial ini. Tentunya hal tersebut sering mengakibatkan usaha mereka terganggu khususnya jika berhadapan dengan pejabat pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan pengamatan penulis, kebanyakan dari Pengusaha tersebut hanya memilik Izin Usaha Angkutan. Perlu Anda ketahui, Izin Usaha Angkutan hanya berfungsi agar supaya kendaraan yang Anda gunakan dalam Usaha Anda dapat berjalan  sedangkan IUJPT sendiri lebih menekankan pada perizinan internal Perusahaan Anda sehingga tidak tercakup dalam Izin Usaha Angkutan. Kesimpulannya bagi Anda pengusaha Freight Forwarding yang belum mempunyai IUJPT maka Anda menjalankan usaha secara ilegal dan dapat dikenai sanksi akibatnya.

Sebenarnya untuk mendapatkan IUJPT tidaklah rumit, disamping itu pengurusan dokumen izin ini gratis dan prosesnya sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Ada baiknya Anda mengurusnya jika belum mempunyai izin ini secepatnya.

Prosedur dan Persyaratan

Dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan IUJPT adalah sebagai berikut:

  1. Formulir Permohonan yang telah diisi;
  2. Salinan akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris dan bukti penyetoran modal;
  3. NPWP;
  4. Memiliki modal disetor sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);

Lebih lanjut, pemohon mengajukan surat permohonan IUJPT dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana dijelaskan kepada Menteri Perhubungan. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah permohonan secara lengkap diterima, Menteri Perhubungan akan memberikan jawaban penolakan atau persetujuan atas permohonan tersebut. Apabila disetujui maka secara bersamaan dengan jawaban tersebut akan diterbitkan IUJPT kepada pemohon.

Sebagai catatan, fungsi dari IUJPT adalah sebagai Izin agar perusahaan logistik dapat menjalankan usahanya sedangkan untuk pengoperasian kendaraannya memerlukan Izin Usaha Angkutan. Kendaraan bermotor yang digunakan wajib diberikan tanda keterangan spesifikasi untuk dapat beroperasi di jalan. Hal tersebut dapat dilakukan setelah perusahaan memperoleh Izin Usaha Angkutan.

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1998 Tentang Jasa Pengurusan Transportasi (“Kepmenhub No.10/1998”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply