Surat Keterangan Ahli Waris dan Pihak Yang Berwenang Menerbitkannya

Surat Keterangan Ahli Waris dan Pihak Yang Berwenang MenerbitkannyaMengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk menbuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu mengenai dalam bentuk apa surat keterangan waris (surat waris) dibuat dan siapa pihak yang berwenang membuatnya. Akan tetapi berdasarkan surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

  • Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;
  • Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
  • Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
  • Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Setelah dibentuknya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , ditentukan bahwa untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Meskipun begitu dalam prakteknya, dengan adanya perbuatan yang dinamakan “Penundukan Secara Sukarela terhadap KUHPerdata” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 131 IS ayat (2) huruf b, sebagian besar Penduduk Indonesia yang beragama selain Islam lebih cenderung memilih untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang tunduk dalam KUHPerdata.

Dalam perkembangannya, terdapat penamabahan Pihak yang berwenang menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris, hal ini terdapat dalam Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

  1. Wasiat dari pewaris, atau
  2. Putusan Pengadilan, atau
  3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau
  4. bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
  5. bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : Akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
  6. bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Sehingga berdasarkan kedua peraturan tersebut Pengadilan dapat juga menetapkan Akta Keterangan Hak Waris /Surat Keterangan Waris. Meskipun begitu objek kedua peraturan tersebut berupa tanah maka Akta Keterangan Hak Waris disini hany diperuntukan untuk harta berupa tanah.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  2. Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  4. Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply