Status Tanah Yang Terdapat Dalam Pelabuhan Umum

Status Tanah Yang Terdapat Dalam Pelabuhan Umum

Picture Source : www.globaliz.info

Sejak lahirnya PP No.61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan banyak pihak swasta yang berminat untuk membangun Pelabuhan-Pelabuhan umum di Indonesia yang tentunya dengan Perjanjian konsesi dengan Pemerintah. Minat ini distimulasi kembali dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah. Ada satu aspek yang penting diketahui perihal pembangunan pelabuhan umum oleh swasta ini yaitu status tanah atau lahan yang terdapat di Pelabuhan. Bagaimana status tanah yang dibebaskan dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Umum? Apakah dimiliki oleh Pemerintah atau Pihak Swasta?

Pada dasarnya Status lahan/tanah baik itu daratan maupun perairan dalam Pelabuhan adalah Tanah yang dikuasai oleh Negara  yang mengandung arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.5/1960 yaitu bahwa Negara mempunyai wewenang atas lahan/tanah tersebut untuk:

  1. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan lahan tersebut;
  2. Menentukan dan mengatur  hubungan-hubungan hukum Antara orang-orang dengan lahan tersebut;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum Antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai lahan tersebut.

Adapun jika tanah Negara tersebut ingin digunakan oleh Pihak Ketiga maka hak penguasaan negara atas tanah tersebut wajib dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan Hak Pengelolaan berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan oleh instansi yang bersangkutan.  Hal ini berarti jika pemegang Hak Pengelolaan atas tanah tersebut tidak lagi menjalankan urusannya, maka tanah tersebut akan kembali kepada Negara. Penyelenggara Pelabuhan sendiri diberikan hak untuk mengatur tanah tersebut (Pasal 34 ayat 2  PP No.61/2009 Jo Pasal 75 ayat 5 dan 6 UU No.17/2008).

Berkenaan dengan itu, pada dasarnya Badan Usaha (swasta) tidak diberikan hak untuk mempunyai hak atas lahan baik daratan maupun perairan di Pelabuhan, seperti yang dijelaskan sebelumnya.  Dalam proses pembangunan pelabuhan, Badan Usaha hanya diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses Pembangunan namun hal tersebut harus berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.  Disamping itu, Badan Usaha juga diberikan hak untuk melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dengan juga mendapatkan konsesi terlebih dahulu dari Otoritas Pelabuhan (Pasal 45 ayat 2 PP No.61/2009).

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No.17/2008”)
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 (“PP No.61/2009”)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian(“PP No.5/2010”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply