Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan

Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena PewarisanJika Anda mendapatkan pewarisan berupa surat-surat berharga seperti Saham maka ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan khususnya dalam rangka peralihannya. Objek Waris berupa saham mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam rangka peralihannya, hal ini disebabkan karena Saham bukan merupakan benda berwujud disamping pemindahan haknya tidak bisa dilakukan dengan cara penyerahan langsung melainkan harus tetap berdasarkan ketentuan Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal. Segala hak di sini dapat berarti Saham, sehingga dengan demikian saham dapat diwariskan.

Mengenai detil mekanisme prosedural formil pewarisan saham tidak ditentukan secara eksplisit dalam UU No 40/2007 (“UUPT”), namun UUPT sendiri menentukan bahwa pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Adapun Instansi yang dimaksud di sini misalnya (Bapepam untuk saham Perseroan Terbuka).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Terkait dengan saham sebagai objek waris, jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (ahli waris lebih dari satu), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham ( Pasal 52 ayat (5) UUPT). Namun berdasarkan artikel yang mengutip dari pendapat Notaris Irmadevita, di antara ahli waris juga bisa dibuat suatu kesepakatan untuk membagi saham yang menjadi objek waris tersebut sehingga masing-masing saham terdaftar atas nama setiap ahli waris. Hal ini berarti tidak ada pembatasan porsi jika salah satu anaknya berjenis kelamin wanita.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU No.40/2007”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

1 Comment

  1. Untuk prosedur rapat tentang pemindahan/ pengalihan saham atas nama Ahli waris apakah harus disaksikan oleh Notaris ,/atau dijelaskan secara gamblang di hadapan Notaris? karena sebagai landasan pembuatan RUPS?
    Mohon Penjelasannya trims

Leave a Reply