Perolehan Tanah di Provinsi Papua/Papua Barat

Salah satu permasalahan dalam upaya peningkatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua adalah sulitnya mendapatkan kepastian akan perolehan tanah. Ketidakpastian akan perolehan tanah serta tidak berlakunya hukum pertanahan nasional di Provinsi Papua/Papua Barat membuat provinsi yang dianugerahi oleh banyaknya sumber daya alam ini sulit untuk berkembang sehingga masyarakatnya rata-rata masih hidup di bawah kemiskinan.

Kendala utamanya adalah keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa Hukum Adat setempat berlaku dalam proses perolehan tanah di Provinsi tersebut, padahal diketahui bahwa kedua provinsi tersebut belum memiliki hukum adat yang mengatur secara konrit tentang pelepasan tanah dan perangkat adatnya belum jelas. Hal inilah yang membuat  banyak investor akan berfikir dua kali untuk menginvestasikan dananya di Bumi Cendrawasih.

Sejak dibentuknya Provinsi Papua permasalahan tanah menjadi polemik, banyak yang berpendapat bahwa pemberlakuan hukum ada di provinsi ini tidak sepantasnya diberlakukan. Karena hukum adat papua yang konrit mengatur permasalahan atas tanah belum jelas serta belum ada eksekutor atas pelaksanaan hukum adat tersebut. Alhasil yang terjadi di lapangan adalah kesewenang-wenangan oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Padahal jika saja permasalahan perolehan tanah ini dapat diselesaikan, bukan tidak mungkin Papua yang sekarang sudah maju menandingi Provinsi-provinsi besar yang berada di Indonesia bagian barat.

 

Comments

Leave a Reply

Mohon Perhatiannya

Untuk melihat isi posting ini, mohon dukung website ini dengan cara meng-like page facebook kami di bawah ini.


%d bloggers like this: