Perbandingan Peraturan Pertambangan Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Pertambangan 5Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah kebijakan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. UU Nomor 11 Tahun 1967 sulit dipertahankan lagi sebagi kerangka dasar kebijakan pertambangan, yang terbukti sering dilanggar baik pada substansi yuridis maupun dalam pelaksanaannya.

Guna memudahkan perbandingan kedua UU tersebut dan melihat sisi perubahan yang terkandung dalam UU Minerba yang baru, berikut ditampilkan tabel ;

No Materi Pokok UU Nomor 11 Tahun 1967 UU Nomor 4 Tahun 2009
1 Judul Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara
2 Prinsip Hak Penguasaan Negara Penguasaan bahan galian diselenggarakan Negara;

(pasal 1)

  • Penguasaan Minerba oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

(pasal 4);

 

  • Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan Minerba bagi kepentingan nasional;

(pasal 5)

3 Penggolongan / Pengelompokan Penggolongan bahan galian;

 

  • Strategis;
  • Vital;
  • Non strategis, Non vital

(pasal 3)

  • Pengelompokan usaha pertambangan; mineral dan batubara;

 

  • Penggolongan tambang mineral; radioakif, logam, buka logam, batuan;

(pasal 34)

4 Kewenangan Pengelolaan
  • Bahan galian strategis (gol. A) dan vital (gol.B) dilakukan oleh Menteri;

 

  • Bahan galian non strategis non-vital oleh Pemerintah Daerah Tingkat I/ Propinsi;

(pasal 4)

  • 21 kewenangan berada di tangan pusat;

 

  • 14 kewenangan berada di tangan propinsi;

 

  • 12 kewenangan berada di tangan kabupaten / kota

(pasal 6-8)

5 Wilayah Pertambangan Secara terinci tidak diatur, kecuali bahwa usaha pertambangan tidak berlokasi di tempat suci, kuburan, bangunan dll

(pasal 16 ayat 3)

  • Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan konsultasi dengan DPR;

(pasal 9);

 

  • Wilayah Pertambangan terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) (pasal 13)
6 Legalitas Usaha Rezim Kontrak berupa:

 

  • Kontrak / Perjanjian Karya (KK);
  • Kuasa Pertambangan (KP);
  • Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
  • Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)

(pasal 10-15)

Rezim Perijinan berupa:

 

  • Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
  • Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
  • Ijin Usaha Pertambang Khusus (IUPK);

(pasal 35)

7 Tahapan Usaha Enam tahapan, berkonsekuensi pada adanya 6 jenis pertambangan:

 

  • penyelidikan umum;
  • eksplorasi;
  • eksploitasi;
  • pengolahan dan pemurnian;
  • pengangkutan;
  • penjualan;

(pasal 14)

Dua tahapan, berkonsekuensi pada adanya 2 tingkat perijinan:

 

  • Eksplorasi, meliputi:penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan;

 

  • Operasi produksi, meliputi: kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan;

(pasal 36)

8 Klasifikasi Investor dan Jenis Legalitas Usaha
  • Investor Domestik (PMDN), berupa: KP, SIPD, PKP2B;

 

  • Investor Asing (PMA), berupa: KK, PKP2B
  • IUP bagi badan usaha (PMA/PMDN, koperasi, perseorangan;
(pasal 38);

 

  • IPR bagi penduduk lokal, koperasi (pasal 67);

 

  • IUPK bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN/BUMD/badan usaha swasta;

(pasal 75)

9 Kewajiban Pelaku Usaha
  • Kewajiban keuangan bagi Negara

 

  • KP sesuai aturan berlaku: iuran tetap dan royalti (merujuk PP No. 45/2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen ESDM)

 

  • KK/PKP2B sesuai kontrak, yakni KK: iuran tetap dan royalti, PKP2B: iuran tetap dan Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) merujuk Keppres No. 75/1996 tentang ketentuan PKP2B)

 

  • Minimalnya bahkan tidak diaturnya kewajiban soal lingkungan, kemitraan dengan pelaku usaha lokal, pemanfaatan tenaga kerja setempat, program pengembangan masyarakat
  • Kewajiban keuangan bagi Negara; pajak dan PNBP. Tambahan untuk IUPK: pembayaran 10% keuntungan bersih;
 

  • Pemeliharaan lingkungan: konservasi, reklamasi;

(pasal 96-100);

 

  • Kepentingan nasional: pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (pasal 103-104);

 

  • Pemanfaatan tenaga kerja setempat, partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi, program pengembangan masyarakat;

(pasal 106-108);

 

  • Pengunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional (pasal 124);
10 Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan terpusat di tangan pemerintah atas pemegang KK, KP, PKP2B
  • Pusat, propinsi, kabupaten / kota sesuai kewenangan terhadap pemegang IUP, IPR atau IPK;

(pasal 139-142)

11 Ketentuan Peralihan (terkait status hukum investasi existing) semua hak pertambangan dan KP perusahaan Negara, swasta, badan lain atau perseorangan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya UU ini, tetap dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut PP yang dikeluarkan berdasarkan UU ini.

(pasal 35)

pada saat UU ini mulai berlaku

 

  • KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontark / perjanjian;

 

  • Ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B dimaksud disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan Negara.

(pasal 169)

Dari sejumlah substansi perubahan di atas, terlihat bahwa UU Nomor 4 Tahun 2009 berusaha menunjukkan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodir prinsip kepentingan nasional (national interest), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan good mining practices. Dalam UU Minerba yang baru juga terlihat menguatnya Hak Penguasaan Negara (HPN) terhadap sumber daya alam. Pemerintah menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus, mengawas pengelolaan usaha tambang. Hal tersebut dimulai dengan perubahan rezim kontrak menjadi rezim perijinan. Dalam rezim kontrak, sebagaimana diterapkan selama ini, posisi pemerintah tidak saja mendua sebagai regulator dan pihak berkontrak, tetapi secara mendasar juga merendahkan posisi negara selevel kontraktor.

Implikasi hukum perubahan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengembalikan Hak Penguasaan Negara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Subyek Perijinan Kontrak
Hubungan Hukum Bersifat publik, instrument hukum administrasi negara Bersifat perdata
Penerapan Hukum Oleh pemerintah Oleh kedua belah pihak
Pilihan Hukum Tidak berlaku pilihan hukum Berlaku pilihan hukum
Akibat Hukum Sepihak Kesepakatan kedua belah pihak
Penyelesaian Sengketa PTUN Arbitrase
Kepastian Hukum Lebih terjamin Kesepakatan dua pihak
Hak dan Kewajiban Hak / kewajiban pemerintah lebih besar Hak / kewajiban relatif setara antar pihak
Sumber Hukum Peraturan perundang-undangan Kontrak / perjanjian itu sendiri

Akan tetapi dalam perjalanannya, Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 juga dirasa oleh banyak kalangan masih banyak terdapat kekurangannya, sehingga pasal-pasal yang ada di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 di uji materilkan ke Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum lagi melalui putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010

Bahwa yang melatarbelakangi dari putusan ini adalah adanya rasa ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh para penduduk asli Bangka yang sehari-harinya bekerja mencari timah dengan sistem membuka Tambang Inkonvensional, yaitu semacam pertambangan skala mini yang menggunakan peralatan sederhana, pekerjaan ini banyak dilakoni oleh para penduduk karena untuk melakukan pekerjaan lain seperti bertani dan berkebun terasa semakin sulit, mengingat semakin menyempitnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus-ratus tahun.

Sementara dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4 Nomor 2009, adalah sesuatu yang sangat mustahil dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan yang bisa dijadikan WIUP, hanya pemodal-pemodal besarlah yang kemungkinan mampu memiliki luas lahan sebesar 5000 (lima ribu hektar).  Kehadiran Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 ini, secara tidak langsung telah membatasi hak-hak serta bersifat mendiskriminasikan orang yang akan membuat IUP.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Uji Materi ini dengan Putusan sebagai berikut:

  • Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010

Bahwa yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah adanya diskriminasi yang dirasakan oleh pengusaha timah di Bangka mengenai ketentuan penetapan luas minimum WIUP dan prosedur mendapatkan WIUP dengan cara lelang dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Bahwa persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi dan cara lelang WIUP telah menghalang-halangi dan menjegal hak pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan

Dalam Uji Materi ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan Putusan sebagai berikut:

  1. Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan” UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  2. Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan” UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Putusan Nomor 10/PUU-X/2012

Dalam Putusan ini yang menjadi dasar permohonan adalah mengenai kewenangan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan merata.

Secara keseluruhan, isu hukum dalam permohonan ini hendak menguji konstitusionalitas bahwa pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi kegiatan pengusahaan minerba.

Dalam Uji Materi ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan Putusan sebagai berikut:

  1. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  2. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
  4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
  5. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”;
  6. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”;
  7. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”;

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply