Jamsostek Kini Menjadi BPJS Kesehatan

Bada Penyelenggaran Jaminan KesehatanDengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi  BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial, juga terjadi perubahan terhadap beberapa komponen-komponen pengaturan dibidang ketenagakerjaan khusus Jaminan Sosial. Seperti yang diketahui sebelumnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menurut UU No.3 Tahun 1992 mencakup semua bentuk perlindungan Jaminan baik itu Jaminan Kesehatan, kecelekaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian, Kesemua Jaminan tersebut tercakup dalam 1 bentuk Jaminan yang dikelola langsung oleh PT Jamsostek. Namun dalam peraturan yang terbaru ini sangat berbeda, karena telah dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan yaitu terdiri:

  1. BPJS Kesehatan : khusus untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
  2. BPJS Ketenagakerjaan : khusus untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelekaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian

Diketahui bahwa BPJS Kesehatan telah beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014, dan ditentukan bahwa sejak beroperasinya BPJS Kesehatan , PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan (Pasal 60 ayat 2 UU No.24/2011). Sehingga dapat dipahami bahwa Jaminan Kesehatan bukan lagi menjadi bagian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Akan tetapi Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres No.12/2013”) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Sehingga jenis Jaminan ini merupakan hal yang wajib dipunyai oleh setiap perusahaan.

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan meskipun sudah dibentuk, namun belum beroperasi (diprediksikan akan beroperasi Juli 2015) sehingga Badan ini hanya menyelenggarakan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek dengan masih tetap menggunakan sistem yang lama yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 62 ayat 2 huruf d UU No.24 /2011)

Sehingga berdasarkan ketentuan yang terbaru, akan 2 (dua) bentuk dokumen yang harus dimiliki oleh HRD Perusahaan sebagai bukti pelunasan pembayaran Jaminan Sosial, yaitu:

  1. Tanda Terima Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan;
  2. Tanda Terima Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua bukti pelunasan tersebut merupakan suatu yang harus dimiliki oleh setiap Perusahaan sebab keberadaannya penting agar membuktikan Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya khususnya dalam kesejahteraan para pekerjanya.
Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (“UU No.24/2011”)
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres No.12/2013”)
  3. Peraturan Presiden No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (“Perpres No.109/2013”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply