Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan  pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Apa-apa saja peraturan-peraturan yang masih berlaku? berikut daftarnya.
A.    UNDANG-UNDANG

  1. UUD 1945;
  2. UU Gangguan (Hinderordonnantie) 1926;
  3. UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
  4. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  5. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  6. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  8. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  9. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
  10. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  11. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

B.    PERATURAN PEMERINTAH

  1. PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967;
  2. PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan;
  3. PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  4. PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi di Bidang Pertambangan Umum;
  5. PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967;
  6. PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
  7. PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
  8. PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan;
  9. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
  10. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
  11. PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  12. PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
  13. PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  14. PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan PascaTambang;
  15. PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  16. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  17. PP Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

C.    PERATURAN PRESIDEN

  • Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

D.    PERATURAN MENTERI

  • PERMEN ESDM Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan Dan Pemanfaatan Briket Batubara Dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang;
  • PERMEN ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010;
  • PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri;
  • PERMEN ESDM Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di BIdang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • PERMEN ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Dan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  • PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral;
  • PERMEN ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral;
  • PERMEN ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;

E.    PERATURAN MENTERI TERKAIT

  • PERMEN Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  • PERMEN Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  • PERMEN Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas PERMEN Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  • PERMEN Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
  • PERMEN Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  • PERMEN Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;

F.    Lain-lain

  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
  • Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin;
  • Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyal Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik;
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusu Bidang Geologi dan Pertambangan;
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 1128 K/40/MEM/2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional;
  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Rata-rata peraturan di atas telah tersedia di berbagai situs, sehingga tinggal Anda masukan kata kunci dalam Serch Engine Google untuk mendapatkannya.

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply