Hukum Tanah

Dapatkah HGB di Atas Tanah Negara Di Sewakan Kepada Pihak Lain?

Pertanyaan tersebut merupakan hal yang sangat banyak ditanyakan seputar pemanfaatan tanah negara yang diatasnya sudah dibebankan oleh hak tanah tertentu khususnya Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini diperumit lagi apabila penerima HGB tersebut berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang […]

Proses Konversi / Pengakuan dan Penegasan Hak Atas Girik

Pada dasarnya proses ini adalah pendaftaran tanah pertama kali atau juga disebut pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.  Pendaftaran jenis ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk permohonan pendaftaran hak […]

Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan

Pada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan […]

Tata Cara dan Persyaratan Perolehan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Untuk pengembangan usaha pertanian (usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan )  di dalam kawasan hutan perlu untuk mengajukan permohonan .  Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Permohonan […]

Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Yang Hilang (Untuk mendapatkan Sertifikat Baru)

Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No.24/1997”) dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak […]

Proses Roya Hak Tanggungan Dalam Hal Nama Pemilik Dalam Sertifikat Berbeda

Di Indonesia terdapat dua ketentuan yang mengatur mengenai Proses Roya Hak Tanggungan ini, adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”) Menurut Pasal 21 ayat (4) UU Hak Tanggungan mengatur bahwa […]

Status Hak Tanggungan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Telah Habis Masa Berlakunya

Bagaimanakah status Hak Tanggungan yang masa berlakunya telah habis? Bagaimana juga status keberlakuan Akta Hipotik atas tanah, Surat Kuasa Memasang Hipotik atas tanah dan Sertifikat Hipotik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang terakhir Apakah yang […]