Hukum Pertambangan

Ketentuan Perjanjian Dalam Produksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa dalam hal pengelolaan Sumur Tua yang tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor dapat dialihkan pengusahaannya kepada KUD atau BUMD. Untuk dapat mengusahakan Sumur Tua tersebut, KUD atau BUMD dapat mengajukannya kepada Kontraktor dengan tembusan kepada […]

Hal-Hal Yang Penting Diperhatikan Dalam Jual Beli Batubara

Dalam dunia bisnis segala tindakan akan menimbulkan suatu akibat baik buruk maupun berhasilnya tergantung cara Anda mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Begitu juga dalam Jual Beli komoditi berharga seperti Batubara. Dalam penjualan energi bakar ini terdapat hal-hal yang penting yang perlu […]

Divestasi Saham Asing Dalam Suatu Perusahaan Pertambangan

Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.  Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya […]

Rekomendasi Menteri ESDM Atas Perubahan Status Perusahaan Lokal Menjadi Pertambangan PMA

Bagaimana mengurus Rekomendasi Menteri ESDM dalam rangka Perubahan Status Perusahaan Pertambangan? Berdasarkan Permen ESDM No. 5/2010 diketahui bahwa wewenang pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal telah […]

Prosedur Lelang dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja Pertambangan

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.  Suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menjadi Kontraktor dalam menjalankan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilakukan di Wilayah Kerja. Untuk mendapatkan Wilayah Kerja […]

Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan

Pada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan […]

Penyesuaian Kontrak Kerjasama Jasa Tambang Dengan UU Nomor 4 Tahun 2009

Sejak ditetapkannnya UU No.24 Tahun 2009 ditentukan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya pengusahaan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU tersebut wajib disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU tersebut ditetapkan. Ketentuan ini meskipun tidak mengikat terhadap kontrak kerja […]