Hukum Korporasi

Picture Source : opticomtel.com

Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval)

Contoh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Shareholder Approval) – Dalam setiap tindakan hukum yang akan mempengaruhi setiap harta dan kekayaan perusahaan perlu mendapatkan apa yang disebut dengan persetujuan Pemegang Saham atau dalam bahasa bisnis sehari-hari sering disebut dengan Shareholder Approval atau […]

Tata Cara Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Persereoan Terbatas di Indonesia

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.  Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi […]

Picture Source : carabelajarmainsaham.blogspot.com

Contoh Format Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus

Silahkan download Contoh Format Daftar Pemegang Saham (DPS) di akhir postingan ini. Daftar Pemegang Saham atau yang sering disingkat dengan DPS sangat penting dalam khususnya untuk mengetahui pemegang saham yang ada dalam suatu Perseroan. DPS biasanya dibuat pada saat Perseroan […]

Contoh Format Pengumuman Ringkasan Pengambilalihan (Akuisisi) Suatu Perseroan

Silahkan download Contoh Format Pengumuman Ringkasan Pengambilalihan (Akuisisi) Suatu Perseroan di bawah ini. Pada dasarnya Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini disusun guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana dalam Pasal tersebut […]

Cara Memperoleh Izin Pembangunan Pelabuhan

Sebagai salah satu syarat untuk melakukan pekerjaan pembangunan Pelabuhan, Izin Pembangunan Pelabuhan merupakan izin utama yang harus dimiliki oleh lembaga pengembang pelabuhan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diperolehnya Izin Pembangunan […]

Ketentuan Perizinan dan Framework Kerjasama Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api

Pada dasarnya ditentukan bahwa Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana.  Pembangunan Prasarana perkeretaapian meliputi: Jalur kereta api (railways); stasiun kereta api; dan fasilitas pengoperasian kereta api. Untuk pembangunan ketiga prasarana pengkretapian […]

Ketentuan Pembentukan Usaha Patungan (Joint Venture) Antara BUMD Dengan Swasta

Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement, atau disingkat” JVC”) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana Pihak Pemerintah Daerah dan pihak Swasta sepakat usaha bersama, yang dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Persero Terbatas […]

Rekening Escrow (Escrow Account) Pemerintah Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa

Akhir-akhir ini media sering membahas mengenai Apakah Pemerintah diperbolehkan memiliki Escrow Account (Rekening Escrow) dalam rangka pengadaan barang / jasa oleh Pemerintah yang pembiayaannya berasal dari APBN? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja […]