Cara Mendapatkan Izin Reklamasi Pantai / Pulau

Picture Source : www.mongabay.co.id

Picture Source : www.mongabay.co.id

Bagaimana cara mendapatkan Izin Reklamasi Pantai / Pulau ? seperti yang kita ketahui, setelah mendapatkan Izin Pengerukan, agar dapat membangun Pelabuhan laut (melakukan reklamasi) yang berada di Perairan maka Penyelenggara Pelabuhan wajib mempunyai Izin Reklamasi dari pejabat pemerintah sesuai kewenangannya:

  1. Menteri, untuk reklamasi  Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
  2. Gubernur, untuk untuk reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional;
  3. Bupati/Walikota, untuk reklamasi di wilayah Pelabuhan laut Pengumpan Lokal.

Persyaratan Mendaptkan Izin Reklamasi Pantai / Pulau:

Adapun Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Izin Reklamasi yaitu:

1)    Persyaratan Administrasi, meliputi:

  • Akte Pendirian Perusahaan;
  • NPWP
  • SKDP
  • Keterangan penanggung jawab

2)    Persyaratan Teknis, meliputi:

  • keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
  • lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
  • peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
  • hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

3)    Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;

4)    Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan

5)    Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau

6)    Rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.

Prosedur:

Berdasarkan permononan, Dirjen Perhubungan melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitan kepada Menteri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi (“Permenhub KM 52/2011”);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 (“PP No.61/2009);

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply