Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pos

Orange Man MailBagaimana Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pos ? Kegiatan usaha Logistik merupakan bagian dari penyelenggaraan Pos hal ini dibuktikan dengan Undang – Undang No. 38 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa “Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan Layanan Keagenan Pos untuk kepentingan umum”.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Pos diperbolehkan melakukan kegiatannya sepanjang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri. Izin penyelenggaraan Pos terdiri dari  :

  1. izin Penyelenggaraan Pos nasional, diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) wilayah provinsi;
  2. izin Penyelenggaraan Pos provinsi, diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  3. izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di wilayah kabupaten/kota.

Persyaratan

Mengenai Persyaratan dan Perizinan, pengusaha wajib mengajukan Permohonan izin Penyelenggaraan pos sesuai dengan jenis izin penyelenggaraannya dengan melampirkan persyaratan paling sedikit :

  • Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  • Struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Proposal rencana usaha; dan
  • Rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota.

Setelah segala Persyaratan dan Perizinan tentang  Penyelenggaraan Pos dipenuhi maka selanjutnya adalah mengajukan Persyaratan dan Perizinan tersebutyang bertujuan agar Izin tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. memenuhi persyaratan persyaratan dan perizinan; dan
  2. dilakukan verifikasi permohonan dan dokumen.

Dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap, Menteri memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan menyebutkan alasannya . Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan izin diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan, Menteri mengeluarkan izin Penyelenggaraan Pos

 

Dasar Hukum:

  1. Undang – Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi.
  3. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  4. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 Pelaksanaan Undang Undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi.

 

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply