Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan

Urgensitas Izin Pinjam Pakai Kawasan HutanPada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat pertimbangan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian ESDM .
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diberikan oleh Menteri berdasarkan suatu permohonan. Permohonan tersebut wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Salah satu syarat administrasi ialah harus mendapatkan rekomendasi :

  1. Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
  2. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
  3. Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya.

Rekomendasi tersebut memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota  dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Setempat.

Dari pembahasan di atas dapat kita lihat bahwa Menteri Kehutanan dalam memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota setempat. Untuk penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat pertimbangan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian ESDM.

Sedangkan kewenangan untuk menentukan wilayah hutan tersebut dapat dijadikan usaha pertambangan, berada diMenteri Kehutanan namun tetap terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Setempat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (“UU No. 41/1999”);
  2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (“PP No. 61/2012 Jo. PP No. 24/2010”);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP No.10/2010”);
  4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2012 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2013 (“Permenhut No. P.18/ 2011 Jo. P.38 /2012 Jo. P.14 /2013”);

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply