Apakah Tanah Terlantar Dapat Dimohonkan Kembali?

Selamat Pagi Pak Rusidi, saya mau bertanya apakah Tanah yang sudah dinyatakan sebagai Tanah Terlantar dapat dimohonkan kembali?

Nina – Pontianak

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa proses untuk menentukan suatu tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar itu tidak mudah dan memakan waktu yang sangat lama. Terdapat beberapa kondisi dan persyaratan hingga suatu tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar. Namun karena Anda tidak menjelaskan mengenai adanya bukti yang menandakan bahwa tanah Anda sudah dinyatakan sebagai Tanah terlantar oleh Instansi yang berwenang, maka saya menganggap bahwa tanah yang Anda maksud tersebut sememangnya sudah ditentukan sebagai tanah terlantar oleh Pemerintah.

Pada dasarnya tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik (“HM”), Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah lainnya, namun tanah tersebut tidak dipergunakan, diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya selama waktu tertentu hingga ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh Kepala BPN. Esensinya karena tanah tersebut tidak Anda gunakan maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.

Penetapan tanah sebagai Tanah Terlantar oleh Kepala BPN pada dasarnya memuat penetapan mengenai hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Sehingga dengan demikian Tanah tersebut statusnya sudah menjadi Tanah Negara kembali.

Namun sayangnya meskipun statusnya sudah kembali menjadi Tanah Negara, suatu Tanah yang dinyatakan sebagai Tanah terlantar tidak bisa dimohonkan kembali oleh pemiliknya karena Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan  pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala BPN. Perlu diketahui juga terhadap tanah terlantar ini tidak boleh  diterbitkan izin /keputusan/surat dalam bentuk apapun. Sehingga dengan demikian dapat saya suatu Tanah terlantar tidak dapat dimohonkan kembali untuk dibebani suatu Hak atas tanah di atasnya.

Sekian jawaban saya, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“PP No 11 Tahun 2010”)

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply