Anggota DPRD Ramai-Ramai Gadai SK : Inikah Inspirasi Tim Koalisi Mendukung RUU Pilkada?

Anggota DPRD Ramai-Ramai Gadai SK  Inikah Inspirasi Tim Koalisi Mendukung RUU PilkadaDPRD Ramai-Ramai Gadai SK – Memang benar-benar memalukan sekali perilaku sebagian Wakil Rakyat khususnya yang berstatus DPRP di sejumlah daerah. Sepertinya rasa malu bukan lagi menjadi kamus berharga dalam benak mereka setelah menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya. Tercatat sejak usainya pemilihan DPRD yang lalu, beramai-ramai anggota DPRD di daerah mengajukan kredit pinjaman, yang paling banyak adalah di Kabupaten Situbondo dan  dimana 50% lebih anggota DPRD nya telah  dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi gadai SK di sejumlah Bank Pemerintah.

Hanya Terjadi di Indonesia Saja Lho!

Adapun yang paling mengejutkan kita semua terkait penggadaian SK Pengangkatan yang dilakukan oleh sebagian Anggota DPRD ini hanya terjadi di Indonesia , tidak ada negara-negara lain yang mengalami hal yang serupa. Bahkan kejadian ini di Indonesia tidak terjadi pada masa Orde Baru, hal ini menandakan bahwa moral sebagian wakil rakyat benar-benar menurun tahun belakangan ini.

Alasan Menggadai SK

Sebenarnya alasan sebagian DPRD ini menggadaikan SK pengangkatannya adalah sangat sepele bahkan sebagian bisa dihindari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, rata-rata Anggita DPRD menggadaikan SK guna memenuhi hutang-hutang yang menumpuk akibat pinjaman atau kredit yang diperuntukan sebagai modal dalam Kampanye pemilihan legislatif. Kebanyakan menggunakan fasilitas kredit singkat yang memerlukan pembayaran cepat sehingga tidak ada jalan bagi anggota-anggota DPRD untuk membayar hutang kecuali menggadaikan SK Pengangkatannya.

Kalau seperti itu ngapaian juga ikut pemilihan Anggota DPRD jika nantinya tidak mampu dalam mengeluarkan biaya kampanye. Ini yang harus diperhatikan pemerintah kedepannya agar membatasi para calon Anggota legislatif “gadungan” yang tidak mempunyai modal untuk ikut berkampanye, orang-orang ini pada dasarnya hanya mengejar kekuasaan dan harta bukan bertujuan untuk mengabdi kepada rakyat.

Disamping itu alasan lain yang paling mengejutkan adalah keinginan untuk hidup bermewah-mewah karena sudah menjadi Anggota DPRD. Stigma masyarakat terhadap status Anggota DPRD “memaksa” para Anggota legislatif ini menjaga “image” agar terkesan berwibawa, misalnya yang dulu hanya memakai sepeda motor kini harus memakai mobil atau yang dulu hanya makan di warteg atau rumah makan kini harus makan di restoran mahal. Wah-wah sikap mereka ini justru menunjukan bahwa mereka itu adalah sekelompok orang yang pantas disebut OKG atau orang kaya baru.

Lebih lanjut bahkan diantara Anggota DPRD yang menggadaikan SK-nya tersebut ada yang berencana menggunakan uang hasil penggadaian tersebut untuk Syukuran dan untuk usaha sampingan. Ada-ada saja tindakan para anggota DPRD ini, emangnya tujuan Anda jadi anggota DPRD itu apa sih? untuk mencari modal usaha atau menjadi wakil aspirasi rakyat?

Bagaimana Ya Reaksi Tim Koalisi?

Tim Koalisi yang dimotori oleh Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Amien Rais, Akbar Tanjung, Gamawan Fauzi  dan lain sebagainya dengan lantangnya bahwa DPRD merupakan aspirasi rakyat sehingga pemilihan Kepala Daerah pantas dipilih oleh mereka karena bersumber pada filosofi Pancasila Sila Keempat. Artinya dari sisi filosofi (negara) kita itu demokrasi atas permusyawaratan dan perwakilan.

OK, tapi kalau Pemimpinnya menggadaikan SK Pengangkatannya apakah hal itu dapat dikatakan lebih bagus? dimana ya sisi sila keempatnya dari tindakan mereka itu? menangkap pemikiran Tim Koalisi ini, mereka sama sekali tidak merasa khawatir bahwa demokrasi di Indonesia nantinya akan kembali mencekam seperti di masa orde baru dimana rakyat hanya “manut-manut’ saja kepada pemerintah tanpa adanya kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Penggadaian SK yang dilakukan oleh sejumlah Anggota DPRD di Indonesia mencerminkan bobroknya moral sebagian pemimpin daerah tersebut, hal ini justru akan menurunkan wibawa mereka dan rakyat karena mandat rakyat seakan-akan dijual dengan adanya penggadaian SK tersebut. Inikah yang diinginkan oleh Tim Koalisi untuk memilih kepala Daerah? maka jangan heran kepala daerah nantinya harus kejar setoran kepada tiap-tiap anggota DPRD agar kursinya aman dan tentram.

Wah-wah mau dikemanakan arah politik negeri ini?

About the Author

Seorang Lawyer dan Auditor yang menguasai ilmu khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hibah Daerah /Bantuan Sosial

Author Archive Page

Comments

Leave a Reply